Bagi Penumpang KRL Ekonomi, Keamanan Hanya Jadi Nomor Dua

- 02 April 2013 07:33 wib
ANTARA/Andika Wahyu
ANTARA/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana penghapusan KRL non-AC Jabodetabek dengan mengedepankan alibi faktor keamanan dikritisi sejumlah pihak. Bagi kalangan pengguna loyal, keamanan dan kenyamanan kereta api jenis ini dipandang bukan prioritas. Yang terpenting, sampai di lokasi tujuan. Jika itu dihapus, dikhawatirkan akan semakin menuai gejolak sosial.

Psikolog Universitas Indonesia Guritnaningsih mengatakan jika dianalogikan dengan teori Kebutuhan Abraham Maslow, para penumpang KRL non-AC ini baru sampai tahap kebutuhan dasar.

Artinya, mereka tidak lagi mementingkan seberapa bagus kualitas keamanan dan kenyamanan kereta yang ditumpangi. Yang paling penting, dapat tiba di tempat bekerja dengan cepat dan tepat waktu, dengan ongkos yang murah.

"Golongan (pengguna kereta) kelas ekonomi ini masih sampai tahap basic needs. Mereka belum mementingkan keamanan dan kenyamanan. Duduk di atas kereta, enggak peduli jatuh, yang penting sampai," jelasnya, Senin (1/4).

Lantaran itu, sambungnya, para penumpang ekonomi ini tidak ambil pusing dengan alasan penghapusan KRL non-AC. Jikapun alasan itu terus dipaksakan, ia mengkhawatirkan akan terjadi resistensi lebih jauh. Sebagaimana yang terjadi dengan demonstrasi para pengguna moda transportasi itu di Bekasi, beberapa hari lalu.

Hal itu, menurut Guritnaningsih, tidak menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan. Bahwa, tidak ada riset sosial mendalam terkait penghapusan KRL terseebut.

"Ya itu tadi, nantinya muncul gejolak-gejolak di masyarakat. Bisa jadi dalam bentuk protes-protes," katanya.

Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KJC) Tri Handoyo menyatakan pihaknya memang mengutamakan faktor keselamatan (safety) sebagai pertimbangan perizinan operasional kereta.

Dengan kondisi KRL non-AC yang disebunya memprihatinkan, pihaknya segera mempertimbangkan penggantian kereta. Rencananya, pada Juni ini.

"Safety, faktor keamanan, ini prioritas pertama. Kalau enggak aman, lebih baik tidak dijalankan. Daripada taruhannya nyawa. lagipula ini bukan penghapusan (kereta), tapi penggantian," kilahnya.

Ketua Asosiasi Pengguna Kereta Api (Aspeka) Ahmad Safrudin menimpali, komposisi penumpang KRL non-AC ini terdiri atas kaum pekerja informal. Misalnya, buruh pelabuhan, pekerja lepas, kuli angkut, pegawai toko.

Mereka bukanlah pekerja yang bergaji standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp2,2 juta per bulan. Dikatakannya, mereka tidak terlalu peduli pada kereta yang tanpa pintu ataupun kondisi yang berjejal.

"Sebelum ada skema subsidi, KRL ini jangan dihapus. Tapi tetap perlu juga adanya konsistensi mutu layanan, paling tidak standar pelayanan minimal (SPM)," cetusnya. (Arif Hulwan)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…