Laporan Pertanggungjawaban KPU Belum Lengkap

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 02 Jul 2015 18:05 WIB
dpr ads
Laporan Pertanggungjawaban KPU Belum Lengkap
Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) didampingi komisioner KPU mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Komples Parlemen, Jakarta -- ANT/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II menerima laporan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merugikan negara sebesar Rp334 miliar. Namun, laporan tersebut dianggap belum lengkap.

"KPU baru menyerahkan 80 persen hasil audit BPK kepada Komisi II," kata Ketua Komis II, Rambe Kamarulzaman, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta (2/7/2015).

Rambe mengaku kecewa, karena KPU belum bisa memberikan laporan secara lengkap. Ia menganggap KPU telah menyia-nyiakan waktu yang diberikan Komisi II.

"Pada waktu itu, KPU menyampaikan bahwa audit sudah selesai 80 persen. Ternyata setelah 10 hari, tetap 80 persen. Jadi tidak ada kelanjutan apa-apa," katanya.

Sesuai kesimpulan hasil rapat, Komisi II meminta KPU melengkapi pertanggungjawabanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang (UU).

"Kan sudah ada di kesimpulan rapat. Nanti kita atur lagi pertemuan dengan KPU," ucap Rambe.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyepakati pelibatan penegak hukum terkait temuan kerugian negara oleh BPK dalam pelaksanaan anggaran pemilu pada KPU periode 2013 dan 2014.

"KPU akan melaporkan kepada pihak yang berwajib temuan BPK yang masuk tindakan pidana," terang Husni.

Berikut hasil kesimpulan pertemuan Komisi II dengan KPU:

1. Komisi II DPR RI telah mendengar penjelasan dan telah menerima dari KPU satu berkas ringkasan eksekutif, pokok-pokok penjelasan, serta matrik tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran pemilu tahun 2013-2014. Serta meminta KPU agar temuan-temuan BPK dapat diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi II DPR RI dan KPU sependapat terhadap temuan temuan BPK atas pelaksanaan anggaran pemilu thun 2013-14, yang diduga terindikasi pidana sesui dengan hasil verifikasi BPK. Maka akan segera diambil langkah dan proses penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


(NIN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA