Pemerintah Transisi Aturan Pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 03 Jul 2015 07:58 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Pemerintah Transisi Aturan Pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan
Petisi mengenai BPJS di laman Change.org. FOTO: dokumentasi MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla mengatakan, alasan pemerintah menetapkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa diambil setelah usia pekerja 56 tahun, karena usia tersebut tergolong usia pensiun.

"Itu kan (56 tahun) umur pensiun," ujar dia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Namun begitu, dirinya menyatakan pemerintah akan terlebih dahulu melakukan transisi, terlebih banyak protes bahkan petisi menolak aturan tersebut. Selain itu, aturan BPJS Ketenagakerjaan juga baru efektif per 1 Juli.

"Lagi transisi dulu sebulan dibahas bagaimana baiknya. Bukan (dibatalkan) tapi transisi, kan baru efektif kemarin BPJS itu jadi butuh waktu," pungkas dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Di mana dana tersebut baru bisa diambil 10 persen setelah 10 tahun bekerja dan bisa diambil secara penuh setelah 56 tahun.

 



(SAW)