Dana JHT, Menaker: Pemerintah Perlu Sosialisasi

Desi Angriani    •    Jumat, 03 Jul 2015 08:03 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Dana JHT, Menaker: Pemerintah Perlu Sosialisasi
Menaker Hanif Dhakiri--Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah perlu menyosialisasikan peraturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) jadi minimal 10 tahun. Pasalnya, peraturan itu tengah heboh di kalangan masyarakat.

"Mungkin memang perlu sosialisasi lebih lanjut atau semacam diperlukannya masa transisi dari regulasi lama ke regulasi baru," ucap Hanif dalam keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (3/6/2015).

Selain mensosialisasikan, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan juga akan membuka kemungkinan solusi untuk menjawab realitas yang berkembang di masyarakat.

Hanif menegaskan, pemerintah melakukan pengaturan pelaksanaan mengenai jaminan sosial dengan tidak keluar dari substansi UU SJSN. Utamanya, mengembalikan program JHT sebagai spirit perlindungan masa tua.

"Secara keseluruhan skema perlindungan sosial bagi tenaga kerja kita saat ini jauh lebih baik manfaatnya dibanding sebelumnya," jelas dia.

Terkait aturan baru yang tampak berbeda, Hanif menjelaskan tiga poin alasan. Pertama, mandat UU SJSN yg menegaskan klaim JHT setelah kepesertaan 10 tahun. Kedua, dalam UU SJSN tidak ada excuse (alasan) kalau terjadi PHK. "Berbeda dengan UU Jamsostek," ungkap dia.

Ketiga, secara substansi UU SJSN dan PP JHT yang baru sebagai turunannya mengembalikan spirit JHT sebagai skema perlindungan hari tua pada saat pekerja tidak lagi produktif.

"Kalau peserta di-PHK lalu dana JHT bisa dicairkan semua bertentangan dengan UU SJSN. Juga keluar dari spirit perlindungan masa tua," kata Politikus PKB ini.


(MBM)

Aset Novanto Terancam Disita KPK

Aset Novanto Terancam Disita KPK

1 hour Ago

Penyitaan dilakukan untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara atas korupsi KTP-el, yan…

BERITA LAINNYA