Menaker Buka Suara soal Skema Pencairan JHT

Mufti Sholih    •    Jumat, 03 Jul 2015 10:11 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Menaker Buka Suara soal Skema Pencairan JHT
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. FOTO/Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) Hanif Dhakiri menjelaskan skema perlindungan jaminan hari tua (JHT) dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Ramainya respons terhadap peraturan baru dalam BPJS Ketenagakerjaan ini membuat Hanif harus menjelaskan duduk perkara tersebut. Menurut dia, JHT berfungsi sebagai perlindungan untuk pekerja saat mereka tidak lagi produktif, baik karena cacat tetap, meninggal dunia, maupun memasuki usia tua.

"Dana JHT itu (secara konsep kebijakan) nanti diterimakan kepada para peserta secara gelondongan pada saat mereka tidak lagi produktif itu. Sehingga masa tua peserta terlindungi dengan skema perlindungan JHT itu," jelas Hanif, dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Dia melanjutkan, dalam ketentuan UU 40/2004 tentang SJSN (Pasal 37 ayat 3) ditegaskan bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun.

Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam PP JHT yang baru, di mana hanya menjabarkan kata "sebagian" yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya.

"Selebihnya bisa diambil pada saat peserta tidak lagi produktif sebagaimana penjelasan di atas. PP JHT tentu saja tidak mungkin menabrak UU SJSN itu," tegas Hanif.

Menurut dia, jika pekerja di-PHK maka akan mendapat pesangon. Serta apabila yang bersangkutan dapat bekerja kembali, maka kepesertaan JHT dapat berlanjut. Namun jika pekerja meninggal sebelum usia 55 tahun, maka ahli waris berhak atas manfaat JHT. "Itu ketentuan UU SJSN," kata dia singkat.

Lalu, bagaimana dengan aturan sebelumnya? Aturan sebelumnya tertuang dalam UU 3/1992 tentang Jamsostek yang lebih lanjut dijabarkan dalam PP 1/2009. Aturan tersebut mengatakan bahwa manfaat JHT dapat dicairkan setelah usia mencapai 55 tahun atau meninggal dunia atau pekerja di-PHK dengan ketentuan masa kepesertaannya lima tahun dan waktu tunggu satu bulan.

"Jadi kalau ada peserta yang sudah mengiur lima tahun dan yang bersangkutan di-PHK, maka dia bisa mencairkan dana JHT itu setelah ada masa tunggu satu bulan," bebernya.

Dia mencontohkan, jika pekerja di PHK namun masa kerja baru tiga tahun, maka pencairannya menunggu sampai lima tahun. "Jika pekerja tersebut mendapat pekerjaan lagi maka kepesertaanya berlanjut meskipun di perusahaan lain," pungkasnya.


(AHL)