Polri dan Kejaksaan Digandeng untuk Tuntaskan Sengketa Tanah

Wandi Yusuf    •    Jumat, 03 Jul 2015 13:48 WIB
sengketa tanah
Polri dan Kejaksaan Digandeng untuk Tuntaskan Sengketa Tanah
Ilustrasi sengketa tanah, Ant

Metrotvnews.com, Bandung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR) menggandeng Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang banyak terjadi di Indonesia.

"Kami akan perkuat kerja sama ini melalui MoU (nota kesepakatan) dengan Polri dan Kejaksaan setelah Lebaran ini," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, usai mengisi kuliah umum di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2015).

Nota kesepakatan dilakukan agar BPN, Polri, dan Kejaksaan memiliki irama yang sama dalam menyelesaikan sejumlah perkara pertanahan. "Supaya ada satu suara, terutama mengenai gelar perkara kasus pertanahan," kata politisi Partai NasDem itu.

Dalam beberapa kasus, sering antara Polri dan BPN terjadi dua kali gelar perkara. Ke depan, ketidakefektifan ini akan dipangkas dan akan disepakati di mana proses gelar perkara untuk sebuah kasus. "Bisa dari permintaan Polri atau dari kami," ujarnya.

Nota kesepakatan ini diharapkan bisa menguatkan peran pemerintah dalam menghadirkan keadilan akan tanah bagi masyarakat. "Kami mewakili satu visi mempertegas kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah pertanahan," lanjutnya.

Polri dan Kejaksaan juga diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam upaya mediasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kesepakatan ini, Polri dan Kejaksaan diharapkan bisa membantu BPN dalam mengamankan dampak dari putusan yang telah ditetapkan. Selain itu, nota kesepakatan juga diharapkan bisa menekan potensi konflik tanah di kemudian hari.

Sebanyak 65 persen wilayah darat Indonesia adalah hutan. Hanya 35 persen tanah yang dihuni dan digunakan masyarakat. Dari 35 persen inilah sengketa tanah kerap kali muncul.

Ferry mengatakan adanya nota kesepakatan ini tak berarti pemerintah akan sewenang-wenang dalam menyelesaikan masalah tanah. "Kita tetap akan mengedepankan mediasi dalam setiap konflik mengenai tanah," katanya.

Dalam setiap proses mediasi, kementerian juga akan memperbaiki sistem yang ada. Di samping itu, Ferry berharap polisi yang ada di lapangan tak memberikan perlakuan berbeda terhadap masyarakat.

Kementerian ATR juga tak melulu berpijak pada aspek legal dalam menyelesaikan kasus tanah dengan masyarakat. Apalagi kalau harus diselesaikan di pengadilan. "Masyarakat kecil umumnya awam dengan proses panjang pengadilan," katanya.


(RRN)

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

1 hour Ago

KPK hari ini memeriksa Chief Business Operation PT Astra Graphia IT Mayus Bangun, Astra Graphia…

BERITA LAINNYA