Ini Kata Kapolri soal Polri Diminta Tak Urus Lagi SIM dan STNK

Githa Farahdina    •    Jumat, 03 Jul 2015 14:44 WIB
sim
Ini Kata Kapolri soal Polri Diminta Tak Urus Lagi SIM dan STNK
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti--Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan Polri masih relevan menerbitkan STNK dan SIM. Lewat STNK dan SIM Polri mampu mengungkap kasus.

"Itu kan ada kaitannya dengan pengungkapan kasus kejahatan. Kasus bom Bali misalnya, itu bisa diungkap dari, walaupun sudah berkeping-keping kendaraannya bisa diungkap dari identifikasi itu. Ada manfaatnya," tegas Badrodin di Mabes Polri, Jumat (3/7/2015).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (KOREKSI)mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. KOREKSI menginginkan reformasi Polri dengan mencopot kewenangan untuk menerbitkan SIM dan STNK.

Koordinator KOREKSI Erwin Natosmal Oemar mengajukan permohonan uji materi dua Undang-undang sekaligus. Yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap UUD 1945.

Erwin menegaskan, pihaknya tidak sedang memangkas fungsi dan kewenangan kepolisian. Akan tetapi, ingin Polri dapat fokus melakukan tugasnya sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pemohon lainnya, Julius Sibrani menjelaskan di antara Pasal yang akan diujikan dalam judicial review kali ini adalah Pasal 15 ayat 2 huruf B UU Kepolisian. Sementara itu, untuk UU LLAJ adalah Pasal 64 ayat 4 dan ayat 6, Pasal 66 ayat 6, Pasal 67 ayat 3, Pasal 69 ayat 2 dan ayat 3.


(YDH)

KPK yang Berani Jujur Hebat

KPK yang Berani Jujur Hebat

2 hours Ago

KERJA ekstra keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat Setya Novanto dal…

BERITA LAINNYA