Mendagri Surati Menkopolhukam dan Menkeu Terkait Dana Pengamanan Pilkada

Dheri Agriesta    •    Jumat, 03 Jul 2015 14:48 WIB
pilkada serentak
Mendagri Surati Menkopolhukam dan Menkeu Terkait Dana Pengamanan Pilkada
Ilustrasi--Antara/Risky Andrianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri bertindak cepat menyelesaikan ancaman penundaan pilkada serentak karena kendala anggaran. Kementerian Dalam Negeri melaporkan masalah itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak Mendagri telah menyampaikan dan melaporkan perkembangan biaya pengamanan pilkada kepada Presiden untuk mendapatkan solusi terkait biaya pengamanan pilkada yang dimaksud," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2015).

Kemendagri juga mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk mendapatkan solusi masalah ini. "Kita surati untuk dapat menyediakan solusi bagi penyediaan anggaran kekurangan biaya pengamanan pilkada serentak," tambah Doni, panggilan Reydonnyzar.

Doni menyebut, laporan yang disampaikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebutkan pengamanan pilkada serentak memerlukan dana sebanyak Rp10,7 triliun. Anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar.

Sedangkan dana pengamanan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 269 daerah tersedia sekitar Rp645 miliar. Dana pengamanan itu meliputi kepolisian, kejaksaan, dan aparatur setempat.

Permasalahan ini akan dibawa ke Sidang Kabinet Terbatas untuk dibicarakan. "Itu nanti ada pembahasan dan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas," tandas Doni.


(YDH)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA