PP JHT Diprotes, Pemerintah Salahkan DPR

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 03 Jul 2015 15:16 WIB
bpjs ketenagakerjaan
PP JHT Diprotes, Pemerintah Salahkan DPR
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn Masassya (MI,RAMDANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tak mau disalahkan atas protes masyarakat yang keberatan dengan aturan baru jaminan hari tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan yang baru bisa diambil 10 tahun setelah menjadi anggota.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Peraturan Pemerintah terkait ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) JHT sepenuhnya adalah turunan dari Undang-Undang SJSN yang digodok oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Siapapun yang menggodok Undang-Undang tersebut tidak berfikir panjang soal efek yang ditimbulkan saat ini di mana banyak pekerja yang komplain akibat terlalu lamanya waktu untuk bisa mencairkan hak mereka. 

"Iya, yang buat UU baik DPR maupun pemerintah saat itu tidak  mengantisipasi masalah ini, jadi waktu membuat UU enggak memikirkan kondisi ini," kata Sofyan di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2015).

Dalam ketentuan UU 40/2004 tentang SJSN (Pasal 37 ayat 3) ditegaskan pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun.

Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam PP JHT yang baru, di mana hanya menjabarkan kata "sebagian" yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya.


(SAW)