Dikecam, Aturan Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Mendadak

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 03 Jul 2015 17:18 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Dikecam, Aturan Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Mendadak
Karyawan kantoran (MI, ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), membuat keresahan di masyarakat.
 
Sebab, para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya, meskipun mereka sudah menjadi anggota selama lima tahun satu  bulan. Sebab, berdasarkan peraturan yang baru, dana JHT baru bisa diambil pada saat pensiun ketika karyawan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 
tahun.
 
Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan Roberth Rouw menilai bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengubah pencairan dana JHT menjadi 10 tahun tersebut sangat tidak manusiawi.
 
"Kebijakan itu terkesan dibuat secara mendadak dan tidak ada sosialisasi, saya mengecam itu, ini sangat tidak manusiawi," kata Roberth di Jakarta, Jumat (3/7). 
 
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi atau minimal membahasnya dengan Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
 
"Waktu kita RDP (rapat dengar pendapat) dengan BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu hanya besaran iuran pensiun saja, dan tidak membahas perubahan tersebut," sesal Roberth yang berasal dari daerah pemilihan Papua ini.
 
Roberth juga mengecam peraturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai JHT yang hanya bisa diambil 40 persen dari total tabungan meski karyawan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun, dengan rincian sebesar 10 persen tunai dan 30 persen untuk pembiayaan perumahan.
 
"Kebijakan itu dirasakan tidak menguntungkan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena, ketika ada jutaan peserta atau pekerja yang dananya disimpan dan 

didepositokan ke bank oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka seharusnya manfaat bagi para peserta atau pekerja bisa jauh lebih baik dan bisa mengambil lebih dari angka 40 persen tersebut," ungkapnya.
 
Karena itu, Roberth akan mendorong pimpinan serta seluruh anggota Komisi IX DPR RI untuk segera memanggil Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengklarifikasi peraturan tersebut. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan mengenai peraturan JHT yang baru. 
 
"Kami akan panggil mereka untuk mendengarkan penjelasan mereka. Karena jika didiamkan justru akan membuat masyarakat menjadi semakin gusar," tukas Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil DPP Partai Gerindra ini.
 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 kemarin. Bersamaan dengan itu, ada perubahan aturan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
 





(SAW)