AAJI: Aturan BPJS Ketenagakerjaan Terburu-buru

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 03 Jul 2015 17:34 WIB
bpjs ketenagakerjaan
AAJI: Aturan BPJS Ketenagakerjaan Terburu-buru
AAJI (ANTARA FOTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim menuturkan penetapan aturan baru program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi 10 tahun sangat terburu-buru. 

"Peraturan Presiden (PP) langsung keluar padahal masyarakat juga belum banyak tahu jadinya terkesan terburu-buru, sehingga banyak protes dari masyarakat," kata Hendrisman kepada Metrotvnews.com, Jumat (3/7/2015).

Seharusnya pemerintah sudah menyosialisasikan kebijakan tersebut sebelum PP tersebut diterbitkan agar masyarakat banyak mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan sebelum  PP itu ditandatangani oleh Presiden. 

Jikalau memang ini merupakan aturan lama seharusnya ada koordinasi yang baik antara pemerintahan yang baru dan lama. 

"Ini yang menanggung beban masyarakat, tiba-tiba mereka harus melakukan kebijakan ini, tapi kebanyakan mereka banyak yang belum mengetahui," ungkapnya.

Dia mengharapkan aturan dan kebijakan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jangan sampai kesejahteraan masyarakat turun karena sudah selama 10 tahun mereka tanamkan investasinya di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah telah mengubah atau memperpanjang batas waktu pencairan dana saldo dalam program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Meskipun sudah disetujui masih ada yang menolak adanya kebijakan perubahan pencairan dana saldo tersebut.

Perubahan atau perpanjangan batas waktu pencairan dana saldo dalam program JHT ini setidaknya tertuang dalam PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang 

ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Juni lalu. Regulasi baru ini berlaku sejak 1 Juli 2015. Pada PP dijelaskan perubahan batas waktu dari sebelumnya lima tahun satu bulan menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan perpanjangan atau perubahan batas waktu ini dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja.

"Prinsip JHT adalah tabungan untuk hari tua. Sehingga, ketika pekerja memasuki pensiun maka akan mendapatkan dana yang cukup untuk hidup layak," kata Elvyn.

Elvyn menambahkan, ketentuan batas waktu pencairan dana saldo dalam program JHT menjadi 10 tahun telah tertera di dalam Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan dan PP tentang Jaminan Hari Tua. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan memang harus menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan. 

Kendati demikian, kebijakan pemerintah dan diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu tidak berjalan mulus begitu saja. Ada bentuk penolakan keras dari kalangan buruh karena  dianggap merugikan para buruh di indonesia.



(SAW)