PKPU Harus Ditolak bila Lawan UU

- 03 April 2013 21:27 wib
Metrotvnews.com/ip
Metrotvnews.com/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) bersuara terkait beberapa pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 07 tahun 2013 yang bertentangan dengan UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

Pasal-pasal dalam PKPU yang tidak sesuai atau tidak ada dalam UU yaitu Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 19 huruf (i)angka 4.

Ketua Bawaslu Muhamad menjelaskan, pada prinsipnya KPU dan penyelenggara pemilu lainnya punya wewenang distributif untuk mengelaborasi UU.

Namun, elaborasi dalam bentuk penerbitan PKPU atau aturan lainnya harus sesuai dengan UU dan tidak menerbitkan klausul lain yang tidak ada dan malah menentang UU.

Menurutnya, jika ada pasal dalam PKPU yang tidak diatur dalam UU dengan sendirinya harus gugur atau harus diperbaiki supaya jelas.

“Prinsipnya, penyelenggara pemilu diberi kewenangan distributirf untuk elaborasi UU. Tetapi PKPU tidak boleh melanggar substansi UU itu. Kalau ada yang melawan UU, harus gugur dengan sendirinya, atau diperbaiki,” ujar Muhamad, di Jakarta, Rabu (3/4).

Bawaslu juga menjelaskan, munculnya berbagai konflik antara parpol dan KPU terkait penerapan kuota 30% perempuan dan sanksi penghapusan satu dapil bila tidak memenuhi kuota karena KPU kurang sosialisasi.

Bawaslu menyayangkan KPU tidak segera menjelaskan maksud sanksi dan penerapan kuota tersebut sehingga menimbulkan multitafsir dan polemik.

“Sebenarnya PKPU itu harus dijelaskan secara lengkap oleh KPU. Ini yang kita sayangkan, belum ada penjelasan lengkap oleh KPU,” tegasnya.

Muhamad juga mengatakan, PKPU tersebut sebetulnya bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah. Jika diinginkan, tentu bisa diubah dan yang penting tidak mereduksi kualitas demokrasi.

“Kemungkinan nanti kita undang 12 parpol bersama KPU untuk bahas hal ini dan mencari kristalisasi pendapat apa yang terbaik,” ujarnya.

Namun, Muhamad tetap mengingatkan partai-partai untuk tetap mencari dan memenuhi kuota 30% perempuan di setiap dapil. Sebab, sangat besar kemungkinan KPU tetap mempertahankan aturan tersebut. (Herybertus Lesek)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…