Gerindra: Presiden Jangan Sibuk Berpolitik Balas Budi

Surya Perkasa    •    Sabtu, 04 Jul 2015 06:41 WIB
reshuffle kabinet
Gerindra: Presiden Jangan Sibuk Berpolitik Balas Budi
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan). (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kondisi perekonomian Indonesia terpuruk imbas dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terjadi karena pemerintahan Jokowi terlalu banyak melakukan politik balas budi.

"Orang akan berpikir, kemauan presiden Jokowi tidak mampu direfleksikan menteri-menterinya. Kalau Presiden peka, harus menolong pemerintahannya," kata Muzani dalam acara buka bersama DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

"Saat ini terlalu banyak berbagi dengan orang yang menolongnya naik. Balas budi. Kesempatan ada pada presiden untuk gunakan reshuffle," harap Muzani.

Dia mendorong Presiden segera bertindak untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Beragam indikator ekonomi merosot jauh. Muzani mencontohkan, nilai tukar rupiah sebelum Jokowi-JK naik hanya berada disekitar angka Rp9.500. Sementara kini dolar bercokol di titik Rp13.300.

"Jangankan seperti 7 persen seperti yang dijanjikan, 5 persen saja sekarang tidak sampai," kata anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Muzani mengingatkan Jokowi-JK untuk merelisasikan janjinya semasa kampanye. Salah satunya menyusun tim yang dapat bekerja sesuai dengan nawacita yang diusungnya. Menurut dia, bisa saja perbaikan dilakukan dengan reshuffle tim ekonomi yang dampaknya dirasakan langsung rakyat.

"Gerindra adalah partai oposisi di luar pemerintahan. Gerindra lebih netral. Apakah presiden menggunakan kewenangan reshuffle, atau tidak itu hak presiden," pungkas dia.


(OGI)

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

54 minutes Ago

KPK hari ini memeriksa Chief Business Operation PT Astra Graphia IT Mayus Bangun, Astra Graphia…

BERITA LAINNYA