Menteri Hanif Pastikan Pekerja Di-PHK Bisa Cairkan JHT

LB Ciputri Hutabarat    •    Sabtu, 04 Jul 2015 08:05 WIB
ketenagakerjaan
Menteri Hanif Pastikan Pekerja Di-PHK Bisa Cairkan JHT
Menteri Ketenagakerjaan Hahif Dhakiri menjawab pertanyaan wartawan saat akan menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/7). (Foto: MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menuturkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum 1 Juli 2015 dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dapat mencairkan dana jaminan hari hua (JHT) beserta hasil pengembangannya dengan masa tunggu satu bulan. Peserta BPJS aktif juga bisa ikut mencairkan dana.

Mereka yang masih aktif bekerja atau aktif kepesertaan BPJS-nya, kata dia, dapat mencairkan dana JHT saat mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. Manfaat JHT juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10% untuk persiapan hari tua atau 30% untuk pembiayaan perumahan.

Pencairan itu, sambung Hanif, bagi peserta 10 tahun hanya dapat dipilih salah satu. Pertama, untuk persiapan hari tua, lalu, pembiayaan perumahan.

"Ini sesuai dengan UU SJSN (Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan PP No. 46/2015 tentang JHT sebagai regulasi turunannya yang baru," kata Hanif dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (7/7/2015).

Dia menjelaskan, setelah mendapat arahan dari Presiden, kini diberikan pengecualian bagi para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja agar bisa mencairkan JHT sesegera mungkin. "Pengecualiannya adalah bagi peserta yang kena PHK atau berhenti bekerja bisa mencairkan JHT hanya dengan masa tunggu satu bulan, tanpa harus menunggu masa kepesertaan 10 tahun. Itu arahan Presiden," ujar Hanif.

Menindaklanjuti arahan Presiden itu, Menaker akan segera merevisi PP No. 46/2015 tentang JHT. Hal ini dilakukan mengingat setelah mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Hanif kembali menegaskan, JHT merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua. JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

UU SJSN dan PP JHT yang baru pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hari tua pada saat pekerja tidak lagi produktif. "Oleh karena itulah maka diberikan pengecualian bagi yang terkena PHK atau yang berhenti bekerja dalam skema pencairan JHT," pungkas Hanif.


(OGI)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

14 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA