Pemerintah Kaji Aturan Pencairan JHT dalam Masa Transisi

Gervin Nathaniel Purba    •    Sabtu, 04 Jul 2015 09:45 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Pemerintah Kaji Aturan Pencairan JHT dalam Masa Transisi
Salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. FOTO: MTVN/Gervin Purba

Metrotvnews.com, Jakarta: Berbagai protes dari banyak pihak muncul terkait perubahan masa pencairan dana pensiun yang lebuh lama dari pada aturan sebelumnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah sedang mengkaji aturan pencairan dana jaminan hari tua dalam BPJS Ketenagakerjaan dalam masa transisi aturan ini.

"Ya saya kira lagi dibuat aturan transisinya bagaimana mengatasi yang begitu (proses pencairan dana JHT)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Juli 2015.

JK pun belum bisa menjelaskan secara detail terkait perubahan aturan yang sedang digarap. Kata dia, peraturan ini disusun sesuai dengan Undang-Undang.

"Nanti kita pelajari. Biar diselesaikan BPJS dan Kementerian Ketenagakerjaan, semua sesuai UU," imbuhnya.

Saat ditanyakan mengenai opsi pembekuan program jaminan pensiun itu setelah beberapa aksi protes, JK merasa hal itu tak diperlukan. Lanjut dia, pembekuan itu akan melanggar aturan yang berlaku.

"Tidak semua diprotes beberapa pihak kemudian harus dibatalkan. Ini UU, justru kalau dibekukan melanggar UU," tegasnya.

Seperti diketahui, peraturan presiden (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua, pemerintah mengubah mekanisme pencairan dana pensiun BPJS Ketanagakerjaan. Dalam aturan baru itu, pekerja hanya dapat menarik dana jaminan hari tua sebesar 10 persen dari total yang telah disetor selama 10 tahun, atau 30 persen dari total dana untuk kepemilikan properti.


(AHL)

Eks Dirut PNRI Sempat Terdiam saat Ditanya Peran Andi Narogong

Eks Dirut PNRI Sempat Terdiam saat Ditanya Peran Andi Narogong

48 minutes Ago

Mantan Direktur Umum PNRI, Isnu Edhi Wijaya menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi K…

BERITA LAINNYA