Pengambilan JHT dalam BPJS Bisa Menambah DPLK Swasta

Arif Wicaksono    •    Sabtu, 04 Jul 2015 16:12 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Pengambilan JHT dalam BPJS Bisa Menambah DPLK Swasta
Ilustrasi. FOTO ANTARA/Dewi Fajriani

Metrotvnews.com, Jakarta: UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan masa waktu sebanyak minimal 10 tahun masa kerja dan untuk pekerja berusia 56 tahun akan berpotensi mendukung pemasukan bagi DPK dan DPLK yang dimiliki sejumlah perusahaan nonperbankan.

Pengamat asuransi Kepler Marpaung menuturkan aturan dana pensiun dalam DPLK membolehkan diambilnya dana pensiun untuk usia 45 tahun. Konsumen akan memiliki pilihan dalam memiliki produk pensiun dengan jangka waktu yang lebih pendek melalui DPLK.

"Ini membuka peluang bagi sosialisasi produk DPLK, jadi ada kemungkinan akan ada dua produk yang bersaing seperti produk pensiun dari BPJS dan produk dari perusahaan asuransi jiwa (swasta)," kata dia kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Dia menuturkan kewajiban setiap penduduk Indonesia untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan akan membuat orang semakin menyadari pentingnya memiliki program pension semenjak bekerja. Sehingga terbuka kemungkinan bagi pekerja untuk menambah portofolio produk asuransinya dengan menimbang hasil investasi serta usia pengambilan manfaat dari dana pensiun tersebut.

"Jadi masih terbuka peluang untuk perusahaan DPLK untuk mencari pasar karena ada perbedaan di regulasi untuk waktu pengambilan dana pensiun," kata dia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset pada DPLK hingga April 2015 mencapai Rp195 triliun atau lebih tinggi sebesar 12,7 persen ketimbang capaian pada April tahun sebelumnya yang mencapai Rp173 triliun.


(AHL)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA