Gagasan Electoral Vote dari NasDem Diapresiasi

Meilikhah    •    Sabtu, 04 Jul 2015 16:33 WIB
pilpres
Gagasan <i>Electoral Vote</i> dari NasDem Diapresiasi
Pengamat politik Yunarto Wijaya. (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kajian tentang sistem electoral vote yang digagas oleh Partai NasDem mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pakar hukum tatanegara Andi Irmanputra Sidin berpendapat, kajian semacam ini akan memperkaya khazanah pemikiran ketatanegaraan. Selain itu, proses perubahan tata negara memang harus menjadi agenda bagi partai-partai politik ke depannya. Walaupun gagasan politik electoral vote ini masih harus dikaji lagi, namun Irman mengapresiasi langkah Partai NasDem membahas gagasan ini.

“Hal ini luar biasa, karena sebelumnya belum ada partai parpol yang mengangkat hal serupa. Juga seharusnya parpol di Indonesia lebih sering menelurkan gagasan yang dapat dikaji (seperti ini),” sebutnya. 

Senada dengan itu, Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, mengelaborasi kemungkinan yang akan mungkin ditemukan jika gagasan ini diaplikasikan. Ia membandingkan dengan sistem pilpres di AS.

“Di Amerika Serikat pun capres fokus bertarung di 11 negara bagian. Namun jualannya tetap program. Beda dengan di sini. Nah, ini permasalahan sosiologis kita. Tak hanya parpol tapi juga pengamat politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mengapa masyarakat masih primordial (dalam pemilihan)?” 

Pria yang akrab disapa Toto ini menyoroti kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih melandaskan pilihan politik pada keterikatan primordialisme atau kedaerahan. Hal inilah yang menjadi bagi catatan bagi popular vote yang lebih memungkinkan suku mayoritas menguasai politik. Ia mengingatkan, apakah dalam sistem electoral vote, hal ini bisa dieliminir atau tidak.

Sementara itu Peneliti Populi Center, Nico Harjanto mendorong perbaikan keberadaan UU pemilu, serta membuka ruang dialog terhadap semua aspek. Ia juga menyebutkan adanya langkah masyarakat untuk mengajukan kodifikasi perundang-undangan tentang pemilu yang saat ini terbagi menjadi empat UU berbeda.

Nico melihat jika gagasan electoral vote ingin diuji publik, mesti adil dalam membandingkannya dengan popular vote. Ia menyebutkan bahwa dalam popular vote saat ini di Indonesia, belum sepenuhnya menerapkan one man, one vote, one value.

“Masing-masing pilihan (sistem), di dalam political engineer harus adil. Prinsip one person, one vote, one value belum bisa dilakukan, karena ada dapil yang over-represented dan less-represented,” sebut Nico. Ia mengacu pada jumlah kursi di beberapa dapil yang tak seimbang dengan jumlah populasi penduduk.

Namun Nico mendorong parpol dapat lebih memperkaya wacana, agar dapat menciptakan bangunan ketatanegaraan yang paling sesuai dengan konteks Indonesia.

Sementara itu Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat menyebutkan bahwa electoral vote adalah opsi untuk memperkuat sistem tata negara pada tataran pusat dan daerah. Walau terdengar baru di Indonesia, tetapi gagasan electoral vote ini menarik untuk dikaji secara akademis dari berbagai disiplin ilmu.

Menurut Viktor, apapun sistemnya yang ditemukan nanti, yang paling adalah adanya semangat keadilan dalam sebuah regulasi yang berlaku di negara Indonesia, dan itu dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Tidak hanya bagi mereka yang menjadi mayoritas.

"Yang kita butuhkan adalah sistem baru yang (bisa) menjadi perekat bagi seluruh warga bangsa," tandasnya.


(MEL)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA