KPU Ubah Peraturannya Sendiri

- 04 April 2013 17:38 wib
MI/RAMDANI
MI/RAMDANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan terkait syarat Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

Sebelumnya dalam PKPU no 7 tahun 2013 disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak dapat dicalonkan.

Kini setelah KPU mengeluarkan PKPU No 13 tahun 2013, bakal calon kepala daerah bisa dicalonkan sebagai bacaleg.

"Jadi sekarang telah diubah. Pasal tersebut kita cabut dengan berbagai pertimbangan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (4/4).

Persyarat tersebut sebelumnya tercantum dalam Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013.

Hadar membantah penghapusan syarat tersebut karena adanya tekanan dari sejumlah partai politik dan anggota DPR.

"Ada masukan dari parpol, tapi kita kan punya pikiran dan kita tentu mencermati setiap masukan. Akhirnya kita memutuskan untuk menghapus pasal tersebut," ujarnya.

PKPU Nomor 13 tahun 2013 sendiri telah diunggah dalam situs KPU. Namun, PKPU tersebut belum ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin serta belum diberikan nomor berita acara negara.

Dengan adanya penghapusan syarat ini, maka dapat dipastikan sejumlah petinggi parpol yang sebelumnya disebut maju dalam pemilu kada tetap berhak ikut dimasukkan dalam nama-nama bacaleg yang akan didaftarkan parpol pada 9-22 April mendatang.

Perihal inkonsistensi KPU dalam membuat peraturan, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, KPU harus melakukan kecermatan, ketepatan, dan akurasi dalam membuat PKPU.

"Karena, penyelengara pemilu di daerah akan kerepotan saat memberikan sosialisasi PKPU ini ke para peserta pemilu dan pelaksana teknis penyelenggara pemilu lainnya," tukas Arif.

Ia menambahkan, konsistensi KPU dalam membuat peraturan sangat lemah. Ini bisa mengakibatkan munculnya gugatan-gugatan.

"Jika banyaknya gugatan itu muncul sebelum penyelenggaraan pemilu, KPU tidak fokus menjalankan tugasnya," tukas Arif.

Arif juga menegaskan, DPR tidak mengintervensi KPU dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komisi II DPR, tambahnya, sering mengingatkan KPU atas peraturan yang dibuatnya melalui rapat konsultasi.

"Namun, yang terjadi DPR malah dituding melakukan intervensi," tukas Arif.

Politikus PDIP tersebut menambahkan, Komisi II DPR hanya ingin mengawal pelaksanaan pemilu supaya teratur dan sehat.

"Kami melakukan ini agar pelaksanaan pemilu tidak kacau karena ulah KPU yang selalu tidak cermat dan teliti dalam membuat peraturan," tukas Arif.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin secara terpisah mengatakan, inkonsistensi dalam membuat dan menjalankan peraturan membuktikan bahwa KPU jauh dari asas penyelenggara pemilu.

"Mereka sama sekali tidak berpedoman kepada unsur kecermatan dan ketelitian," tukasnya.

Ia juga menuding, KPU selama ini tidak menguasai PKPU yang dibuatnya sendiri. Oleh karena itu, KPU harus segera menjelaskan perubahan peraturan yang baru berlaku selama 26 hari tersebut.

"Sebaiknya KPU memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa PKPU ini selalu berubah. Mengubah peraturan itu tidak bisa sembarangan, ada mekanismenya," tukas Said.

()

Bakal calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. -- Surya Perkasa

Teka-Teki Deklarasi Cawapres Jokowi

24 April 2014 21:51 wib

JOKOWI suguhkan teka-teki tentang cawapresnya.