Koalisi Masyarakat Siap Gugat UU Ormas

- 05 April 2013 21:22 wib
ANTARA/Wahyu Putro A/fz
ANTARA/Wahyu Putro A/fz

Metrotvnews.com, Padang: Berbagai komponen masyarakat sipil Sumatra Barat meminta DPR membatalkan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Bila tetap disahkan, koalisi masyarakat sipil bersiap melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut terangkum dalam petisi menolak RUU Ormas yang ditandatangani sejumlah organisasi di Padang, Jumat (5/4). Beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi tersebut di antaranya, Walhi Sumbar, LBH Padang, LBH Pers Padang, Yayasan Citra Mandiri, Totalitas, Jemari Sakato, Daulat Institut dan sejumlah organisasi lainnya.

"Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Ormas merupakan upaya antidemokrasi dan bertentangan dengan semangat UUD 1945. Bila tetap disahkan kita bersiap ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Walhi Sumbar Khalid Saifullah.

Menurutnya, ruang yang diberikan Pasal 28 UUD 1945 bagi seluruh komponen masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran melalui organisasi kemasyarakatan hendak dimatikan oleh pemerintah dan DPR bila tetap mengesahkan RUU tersebut.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari yang hadir dalam acara tersebut menilai, RUU tersebut menyeragamkan pengertian ormas, yayasan, dan perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak.

"Ketentuan itu memperlihatkan DPR dan Pemerintah gagal dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dari UU Ormas hingga UU Yayasan, yang mereka buat sendiri. Sehingga, kuat dugaan RUU itu memang ditujukan untuk memenuhi syahwat politik DPR dan pemerintah," ujarnya.

Ia juga menilai RUU Ormas membangkitkan gaya represi pemerintahan Orde Baru dengan adanya sanksi represif kepada ormas berupa pembekuan hingga pembubaran organisasi kemasyarakatan. "Padahal jika dianut asas integralistik yang dianut para pendiri bangsa, negara mesti memperlakukan organisasi masyarakat sebagai bagian penting dari bangsa dan negara yang tidak dipisahkan."

Koalisi tersebut juga menilai, RUU Ormas mematikan kesempatan masyarakat kecil dan terpencil untuk dapat berorganisasi. Ketentuan RUU Ormas mewajibakan setiap Ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah akan menyulitkan organisasi masyarakat tradisional.

Direktur LBH Pers Padang Roni Saputra mengatakan, RUU Ormas tidak melibatkan peran publik. "Banyaknya penolakan publik terhadap RUU Ormas membuktikan RUU itu tidak melibatkan peran publik yang bersentuhan langsung dengan RUU tersebut."

Padahal, menurut Roni, dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), peran publik merupakan asas penting dari sebuah pembentukan perundang-undangan. "Itu sebabnya secara formil RUU ini jika disahkan merupakan produk perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD dan ketentuan UU PPP tersebut di atas."

Selain bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik yang memberikan ruang yang bebas bagi masyarakat untuk berserikat dalam sebuah wadah ormas, RUU itu juga dinilai banyak memuat ketentuan yang multitafsir.(Hendra Makmur)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…