Partai Kesulitan Terapkan Peraturan KPU

- 05 April 2013 21:37 wib
MI/Immanuel Antonius/fz
MI/Immanuel Antonius/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah partai politik yang mendatangi Bawaslu, Jumat (5/4), mengeluh kesulitan menerapkan peraturan PKPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.

Padahal PKPU tersebut merupakan hasil revisi dari PKPU sebelumnya Nomor 07 Tahun 2013.

Sejumlah parpol tersebut mengeluh pada Bawaslu terutama terkait penerapan pasal keharusan bakal calon legislatif (caleg) mendapat surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari KPU kabupaten/kota.

Partai keberatan sebab sebelumnya, PKPU Nomor 07 Tahun 2013 mengharuskan bakal caleg mendapat surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS, padahal PPS belum terbentuk.

Kemudian, karena PPS belum terbentuk, KPU cepat-cepat mengganti PKPU dengan merevisi pasal yang memuat klausul 'keharusan menyertakan surat keterangan dari PPS' dengan klausul 'menyertakan surat keterangan dari KPU Kabupaten kota dalam PKPU hasil revisi.

Politisi Demokrat Andi Nurpati dalam pertemuan tersebut mengatakan, meski PKPU dan bunyi pasal soal penyertaan syarat surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sudah diubah, tetap saja perubahan tersebut sangat mustahil dilaksanakan oleh parpol sebab waktu pendaftaran sudah sangat mepet.

"Memang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2013 sudah diganti bahwa surat keterangan tidak lagi diperoleh dari PPS tapi dari KPU Kabupaten Kota.

Namun, waktu sudah terlalu mepet sehingga bakal caleg sulit untuk melaksanakannya. Apalagi kalau jaraknya jauh," ujarnya.

Andi menyayangkan, syarat dalam PKPU tersebut diubah di saat-saat hampir semua partai menutup pendaftaran bakal caleg. Itu berarti, semua persyaratan sudah dikumpulkan.

"Itu kan susah untuk kembali menambah berkas baru padahal semua berkas sudah dirapikan," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Andi, Demokrat meminta KPU fleksibel dalam mengatur soal surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Dalam arti,

KPU bisa menerima surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari lurah yang juga merupakan pihak yang punya otoritas.

Selain itu, menurutnya, syarat menyertakan surat terdaftar sebagai pemilih pun tidak ada dalam UU Pemilu.

"Sementara parpol rata-rata sudah tutup pendaftaran. Dan ini aturan yang sulit diterapkan oleh parpol. UU kan tidak mengatur, kalau lurah beri, ya boleh ga? Tetapi substansi UU adalah menjadi peserta pemilih. Tapi tidak ada surat," ujarnya.

Ketua Bawaslu Muhamad mengatakan, Bawaslu sendiri menilai ada hal yang janggal dengan perubahan PKPU tersebut. Hingga sekarang, Bawaslu belum mendapatkan alasan perubahan itu terutama alasan kenapa berubah dengan begitu cepat.

"KPU hanya mengatakan bahwa prinsipnya kewenangan membuat PKPU menurut versi KPU dengan mengundang publik, pakar, media, dan

membiciarakan di DPR itu sudah cukup. Seharusnya sebagai lembaga yang mengawasi proses itu, Bawaslu juga diundang. Jadi KPU selalu mengecualikan Bawaslu. Saya tidak mengerti alasannya."

Selain tidak mengundang Bawaslu, lanjut Muhammad, KPU juga selalu memberikan PKPU pada bawaslu setelah PKPU tersebut diberi nomor dan disahkan oleh Kemenkum dan Ham.

"KPU selalu menyampaikan kepada Bawaslu setelah PKPU ditetapkan dan bernomor dari Kementerian Hukum dan HAM. Tentu space kami memberi masukan itu agak terbatas," tegasnya.

Bahkan, beberapa kali Bawaslu memberikan masukan terkait pasal PKPU, selalu tidak diakomodir KPU. "Sebelum ditetapkan kami sudah mengisi

masukan-masukan itu. Sangat disayangkan hanya sedikit yang diakomodir. Malah tidak ada sama sekali. Tapi oke lah itu kewenangan atributif yang dimiliki KPU," ujarnya.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, KPU seharusnya menghapus atau membuang saja ketentuan yang tisak bisa dilaksanakan dan tidak rasional.

KPU seharusnya mendasari pembuatan aturan dengan ketentuan UU. Karena itu, bila aturannya itu tidak jelas, Parpol tidak boleh pusing dengan itu karena merupakan kesalahan KPU. "Ini kan tidak logis namanya," ujarnya.

Menurutnya, jika aturannya tidak logis, maka aturannya yang harus diganti. Apalagi, syarat itu tidak ada dalam UU Pemilu. "Kenapa harus

menambah hal yang menyulitkan? KPU kadang bertindak aneh," tegasnya. (Herybertus Lesek)

()

Anggota Komisi IX DPR TI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. -- MI/Susanto

PDIP Buat Gebrakan dalam Waktu Dekat

24 April 2014 12:24 wib

GEBRAKAN ini menyangkut nama yang akan disandingkan dalam Pilpres 2014 bersama Joko Widodo.