KPK Panggil Bupati Morotai

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 07 Jul 2015 07:50 WIB
suap mk
KPK Panggil Bupati Morotai
Ilustrasi Gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari ini, Bupati Morotai Rusli Sibua (RS) dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap dalam sengketa pilkada Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan tersangka RS, penyidik berencana memeriksa kembali tersangka pada besok, Selasa (7 Juli 2015)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, di kantornya, Senin (6/7/2015).

Menurut dia, ini merupakan panggilan kedua bagi Rusli usai menjadi tersangka di lembaga antikorupsi sejak 26 Juni 2015 lalu. Pada panggilan pertama pada Kamis 2 Juli 2015 , dia tak hadir di KPK.

"Saat panggilan pertama, benar bahwa yang bersangkutan mengirimkan surat pemberitahuan pada hari tersebut. Isinya antara lain menjelaskan bahwa tersangka sedang membuat laporan terhadap saksi-saksi yang disebutnya telah memberikan keterangan tidak benar, karenanya meminta pemeriksaan ditunda," tambah Priharsa.

Priharsa menjelaskan, penyidik KPK menilai menilai alasan Rusli tersebut tidak patut dan tidak dapat diterima. Karenanya, lanjut dia, institusi pimpinan Taufiequrachman Ruki Cs melayang panggilan kedua.

Kasus dugaan suap penanganan pilkada Morotai yang menjerat Rusli merupakan pengembangan kasus suap terhadap Akil Mochtar, sewaktu menjabat sebagai hakim MK. Akil diketahui sudah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus suap penanganan perkara di MK.

Permainan suap Rulis dalam sengketa pilkada Morotai 2011 di MK terungkap dalam dakwaan Akil Mochtar yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 20 Februari 2014. Menurut jaksa, Akil menerima Rp 2,989 miliar supaya memenangkan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada itu.

Akibat perbuatannya, Rusli diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dibuah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.


(YDH)

Nurdin Halid Ingin Novanto Ditarik dari Jabatan Ketua DPR

Nurdin Halid Ingin Novanto Ditarik dari Jabatan Ketua DPR

8 minutes Ago

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid berharap rapat pleno memutuskan Setya Novanto (SN) dita…

BERITA LAINNYA