Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Sidang Paripurna ke-37 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
"Kami mohon persetujuan apakah RUU Pencabutan Perppu JPSK bisa disetujui," tanya Pimpinan Sidang yang merupakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).
"Setuju," jawab anggota sidang dengan kompak, diiringi ketukan palu sidang oleh Pimpinan Sidang yang menandakan Sidang Paripurna ke-37 menyetujui pencabutan Perppu tersebut.
Dengan telah dicabutnya Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, maka tidak ada lagi kekosongan hukum. Asal tahu saja, pencabutan Perppu ini dilatarbelakangi antara lain pertama, pada periode 2004-2008, Perppu yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, Perppu tersebut harus dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 3 UUD 1945.
Kedua, pada periode 2009-2014 juga masih terkatung-katung nasibnya, lantaran Perppu JPSK yang diajukan Presiden tidak mendapat persetujuan DPR.
Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu.
(ABD)
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menilai pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan …
Hadirnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) memperluas kewenangan L…
DPR dan Pemerintah sepakat menggunakan skema bail-in atau suntikan modal yang diutamakan dari pemilik modal perbankan yang bersang…
Sidang Paripurna DPR Kamis, 17 Maret akhirnya memutuskan untuk menyetujui UU PPKSK sebagai payung hukum yang sah bagi pemerintah.
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penangangan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyambut keberhasilan Sukuk Negara Tabungan 00…
Indonesia tertinggal oleh negara lain terutama Malaysia.
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengaku sulit untuk memp…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, perjanjian kerja sama antara Jepang dan Indonesia harus dikaji kembali (review) secara pe…
Unit Usaha Syariah CIMB Niaga atau Bank CIMB Niaga Syariah optimistis bisa meraih pertumbuhan yang positif pada tahun depan.
Sri Mulyani Indrawati mengaku sulit untuk memprediksi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Sri Mulyani Indrawati menilai sentimen positif beberapa waktu terakhir mampu mengangkat cadangan devisa Indonesia.
Sri Mulyani Indrawati mengangkat Andin Hadiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keu…
Strategi pemerintah dalam menarik penerimaan negara membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 melampaui target.
Proyeksi penerimaan negara yang melampaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai bisa menjadi faktor pendorong kena…
Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…
