Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Sidang Paripurna ke-37 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
"Kami mohon persetujuan apakah RUU Pencabutan Perppu JPSK bisa disetujui," tanya Pimpinan Sidang yang merupakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).
"Setuju," jawab anggota sidang dengan kompak, diiringi ketukan palu sidang oleh Pimpinan Sidang yang menandakan Sidang Paripurna ke-37 menyetujui pencabutan Perppu tersebut.
Dengan telah dicabutnya Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, maka tidak ada lagi kekosongan hukum. Asal tahu saja, pencabutan Perppu ini dilatarbelakangi antara lain pertama, pada periode 2004-2008, Perppu yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, Perppu tersebut harus dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 3 UUD 1945.
Kedua, pada periode 2009-2014 juga masih terkatung-katung nasibnya, lantaran Perppu JPSK yang diajukan Presiden tidak mendapat persetujuan DPR.
Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu.
(ABD)
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menilai pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan …
Hadirnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) memperluas kewenangan L…
DPR dan Pemerintah sepakat menggunakan skema bail-in atau suntikan modal yang diutamakan dari pemilik modal perbankan yang bersang…
Sidang Paripurna DPR Kamis, 17 Maret akhirnya memutuskan untuk menyetujui UU PPKSK sebagai payung hukum yang sah bagi pemerintah.
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penangangan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Pemerintah memenangkan senilai Rp8,12 triliun lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesi…
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau kepada masyarakat luas agar dapat lebih berhati-hati dan waspada terhada…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan dana pengembangan dan riset di Indonesia sudah mencapai Rp26 triliun.
Bos Bukalapak Achmad Zaky sempat mengkritisi kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan atau (R&D) Indonesia dalam akun media s…
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dijuluki sebagai menteri pencetak utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak serius dalam menjaga reputasi internasional Indonesia.
Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat dite…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP…
Kebocoran tak sampai 3 persen dan terjadi karena praktik korupsi.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
