Sidang Paripurna Setujui RUU Pencabutan Perppu JPSK

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Sidang Paripurna ke-37 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

"Kami mohon persetujuan apakah RUU Pencabutan Perppu JPSK bisa disetujui," tanya Pimpinan Sidang yang merupakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).

"Setuju," jawab anggota sidang dengan kompak, diiringi ketukan palu sidang oleh Pimpinan Sidang yang menandakan Sidang Paripurna ke-37 menyetujui pencabutan Perppu tersebut.

Dengan telah dicabutnya Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, maka tidak ada lagi kekosongan hukum. Asal tahu saja, pencabutan Perppu ini dilatarbelakangi antara lain pertama, pada periode 2004-2008, Perppu yang diajukan oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, Perppu tersebut harus dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 3 UUD 1945.

Kedua, pada periode 2009-2014 juga masih terkatung-katung nasibnya, lantaran Perppu JPSK yang diajukan Presiden tidak mendapat persetujuan DPR.

Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu.


(ABD)