Menkeu Harap DPR Langsung Bahas RUU Pencabutan Perppu JPSK

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 07 Jul 2015 15:05 WIB
jpsk
Menkeu Harap DPR Langsung Bahas RUU Pencabutan Perppu JPSK
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencabutan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dapat dilakukan langsung ketika masa sidang dimulai kembali. Asal tahu saja, masa reses legislatif akan berakhir pada 13 Agustus 2015.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Sidang Paripurna ke-37 menyetujui RUU tentang pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan. Namun demikian, pembahasan Perppu ini tertunda lantaran DPR memasuki masa reses.

"Kami berharap RUU ini bisa (langsung) dibahas setelah reses," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).

Bambang mengatakan, yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana peranan pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi, khususnya di sistem keuangan yang memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil sebuah kebijakan. 

Sehingga, lanjut Bambang, siapapun yang mengambil kebijakan untuk menangani ekonomi dan keuangan Indonesia tidak perlu lagi merasa takut dan merasa ragu kalau harus mengambil keputusan yang sifatnya drastis atau berat atau konsekuensi yang tidak mudah. Bambang menilai, pencabutan Perppu ini merupakan kemajuan yang baik.    

"Landasan hukum selama ini tidak ada. Mungkin ada tapi terpotong-potong di UU LPS, UU BI, UU Keuangan Negara, dan UU OJK. Tapi, tidak ada yang utuh. Untuk itu sekarang kita punya ruang, punya UU yang utuh mengenai dasar hukum penyelamatan sistem keuangan dan sisem perekonomian apabila ada gejolak di pasar keuangan," pungkas Bambang.



(ABD)