Pencabutan Perpu JPSK, Menkeu: Lembaran Baru Tata Sistem Keuangan RI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencabutan Perpu JPSK akan menjadi lembaran baru bagi Indonesia untuk bersama-sama menata sistem keuangan di Tanah Air yang lebih baik.

Menurut Bambang, hal utama yang menjadi konsen mengapa RUU tersebut perlu diajukan karena dengan begitu pemerintah dan otoritas keuangan lainnya memiliki kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini, khususnya krisis keuangan seperti yang terjadi di Eropa, terkait kasus Yunani.

"Kita lihat kondisi global hari ini yang begitu dinamis. Kita tidak mengira kasus Yunani, misalkan, menjadi serius maka kuncinya kita harus selalu siap untuk menghadapi gejolak dalam sistem dan pasar keuangan," kata Bambang, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).

Dengan dicabutnya Perpu JPSK, serta disetujuinya RUU ini agar kemudian dibahas dan nantinya disahkan menjadi undang-undang, maka negara memiliki kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan di kala adanya risiko krisis.

"Dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlunya suatu landasan hukum yang kuat dalam langkah pencegahan dan penanganan krisis," tutup dia.


(ABD)