Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencabutan Perpu JPSK akan menjadi lembaran baru bagi Indonesia untuk bersama-sama menata sistem keuangan di Tanah Air yang lebih baik.
Menurut Bambang, hal utama yang menjadi konsen mengapa RUU tersebut perlu diajukan karena dengan begitu pemerintah dan otoritas keuangan lainnya memiliki kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini, khususnya krisis keuangan seperti yang terjadi di Eropa, terkait kasus Yunani.
"Kita lihat kondisi global hari ini yang begitu dinamis. Kita tidak mengira kasus Yunani, misalkan, menjadi serius maka kuncinya kita harus selalu siap untuk menghadapi gejolak dalam sistem dan pasar keuangan," kata Bambang, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).
Dengan dicabutnya Perpu JPSK, serta disetujuinya RUU ini agar kemudian dibahas dan nantinya disahkan menjadi undang-undang, maka negara memiliki kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan di kala adanya risiko krisis.
"Dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlunya suatu landasan hukum yang kuat dalam langkah pencegahan dan penanganan krisis," tutup dia.
(ABD)
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menilai pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan …
Hadirnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) memperluas kewenangan L…
DPR dan Pemerintah sepakat menggunakan skema bail-in atau suntikan modal yang diutamakan dari pemilik modal perbankan yang bersang…
Sidang Paripurna DPR Kamis, 17 Maret akhirnya memutuskan untuk menyetujui UU PPKSK sebagai payung hukum yang sah bagi pemerintah.
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penangangan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerbitkan aturan pendukung usai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Penanganan Krisis…
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Bambang Brodjonegoro meyakini Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuanga…
Pandangan mini fraksi Komisi XI DPR menyepakati rancangan undang-undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (RU…
Dana Moneter Internasional menyarankan pemerintah bersama DPR RI segera menuntaskan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undan…
Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah dalam rapat kerja Jumat, 11 Maret telah menyepakati substansi poin per poin isi rancangan unda…
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Bank Indonesia (BI) dinilai perlu berhati-hati melakukan intervensi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dengan menggunakan cadan…
Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate sebesar 4,25 persen, terhitung sudah tujuh bu…
Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyayangkan adanya pegawai pajak yang terkena operasi tangkap tangan akibat memeras wajib pajak.
Rasio pajak (tax rasio) pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini masih berada di level 10,8 persen.
Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan peraturan terkait penerbitan obligasi global berdenominasi rupiah (Komodo Bond).
Bank Indonesia (BI) berharap fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat dapat membantu penguatan nilai tukar rupiah yang sedang …
Bank Indonesia (BI) mencatat gerak inflasi mencapai 0,12 persen di pekan ketiga April 2018.
Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekenomian melihat inflasi pada tahun ini berkisar 3,5 persen.
DJP Kemenkeu menyayangkan operasi tangkap tangan oleh Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap pegawai account …
Sebanyak 3.719 lembaga keuangan telah mendaftarkan diri sebagai pelapor data keuangan dalam rangka pertukaran informasi untuk kepe…
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.