Sistem Informasi Data Pemilih Pemilu Harus Mandiri

- 08 April 2013 12:22 wib
ANTARA/Ismar Patrizki/ip
ANTARA/Ismar Patrizki/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR RI akan memanggil Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Selasa (9/4) besok, terkait dengan sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang pendanaannya disinyalir menggunakan anggaran nonnegara.

Komisi II DPR juga akan menanyakan perkembangan sinkronisasi data pemilih.

"Putusan politik kita, mengenai pemutakhiran data pemilih harus menggunakan anggaran negara," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo saat dihubungi, Jakarta, Senin (8/4).

Ia mengatakan, seluruh anggota Komisi II DPR bersepakat agar pemilu 2014 bebas dari potensi campur tangan asing. Termasuk dalam pendanaan.

"Dalam rangka menjalankan pemilu berdaulat, semuanya kita siapkan. Pemilu dananya harus dari rakyat, tidak dari dana asing. Seluruh Komisi II menolak dana asing," kata Arif.

Arif mengingatkan, sebelumnya sistem informasi politik (Sipol) sudah terindikasi mendapatkan bantuan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES). Oleh karena itu, Sidalih harus terbebas dan mandiri dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu Indonesia.

"Kalau nekat lagi kita semprit. Dulu sudah pernah kita teriaki soal Sipol karena pakai bantuan asing. Kita akan protes keras soal Sidalih jika sama seperti Sipol. Kalau tetap dilaksanakan, berarti ada tujuan tertentu," tukas Arif.

Ia menambahkan, kasus-kasus data pemilih yang tidak sesuai jumlahnya bisa bermula dari proses pengumpulan dan sinkronisasi data pemilih. "Sidalih ini merupakan salah satu proses awal yang sangat penting," tukas Arif.

KPU mengklaim Sidalih memiliki standar yang diakui secara nasional dan internasional. Standardisasi merujuk acuan lembaga internasional, diyakini KPU akan menguatkan independensinya.

Lembaga penyelenggara pemilu itu juga akan melakukan uji teknis terhadap Sidalih untuk mendapatkan akurasi dan kelayakan penggunaan sistem tersebut.

Data pemilih dihasilkan dari sinkronisasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, dengan data pemilu terakhir (Pemilu Kada) serta data lainnya yang dimiliki KPU.

DP4 sendiri merupakan basis data untuk pemutakhiran (sinkronisasi) data pemilih dan penetapan daftar pemilih. Hasil akhir dari sinkronisasi DP4 yang dilakukan KPU adalah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilu 2014 mendatang.

Data yang akan terus mengalami pemutakhiran ini nantinya dipegang oleh KPU sebagai acuan untuk mencetak surat suara dan keperluan pemilu lainnya.

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…