Wacana Perpres Cegah Kriminalisasi Kepala Daerah, JK: KPK Apa Urusannya Menolak

Dheri Agriesta    •    Selasa, 07 Jul 2015 22:51 WIB
Wacana Perpres Cegah Kriminalisasi Kepala Daerah, JK: KPK Apa Urusannya Menolak
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres 17 Juni 2015.--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan untuk menolak draf peraturan presiden (Perpres) yang akan menjamin tak ada kriminalisasi untuk kepala daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut tak ada alasan KPK untuk menolak peraturan itu.

"Ya kan kalau pemerintah bikin tidak ada boleh menolak, gimana caranya? Apa urusannya KPK bisa menolak perpres yang dikeluarkan pemerintah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

JK menyebut, pembuatan draf peraturan presiden itu untuk mendorong kepala daerah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di daerah mereka masing-masing dengan cepat. Sebab, beberapa kepala daerah takut untuk mengambil keputusan terkait pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan itu pun terbengkalai.

Kata dia, dengan aturan itu, KPK jangan sampai asal menangkap kepala daerah. KPK boleh saja menindak kepala daerah yang nakal dan melanggar Undang-undang.

"Kalau melanggar sesuai dengan UU tangkap saja. Tapi jangan karena kebijakannya disalahin," pungkas JK.

JK tak ingin pemerintah disebut pro terhadap korupsi dengan aturan ini. Peraturan ini dibuat agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

"Siapa bilang? (pro korupsi). Ini pro negara supaya negara jalan," tandas JK.

Sebelumnya, Plt Pimpinan KPK Johan Budi SP menganggap penyusunan perpres yang menjamin tidak adanya kriminalisasi kepada kepala daerah tak beralasan. KPK, kata dia, belum berkomunikasi dengan pemerintah terkait wacana penerbitan aturan ini. Namun, Johan menegaskan, KPK akan menolak peraturan yang membuat pejabat negara terkesan kebal hukum.
(AZF)