Pengamat: Waktu Revisi UU MK Tidak Pas

Intan fauzi    •    Rabu, 08 Jul 2015 07:48 WIB
mk
Pengamat: Waktu Revisi UU MK Tidak Pas
MK. Foto: Widodo S Jusuf/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta jangka waktu penyelesaian sengketa Pilkada dari 45 hari menjadi 60 hari. Pengamat Hukum Tata Negara, Rahmat Bagja, berpendapat bahwa permintaan MK tersebut diajukan dalam waktu yang tidak tepat.

"Ada kekhawatiran dari MK wajar, tapi tidak pas waktunya," kata Rahmat dalam Bincang Pagi Metro TV, Rabu (8/7/2015).

Keinginan MK tersebut, lanjut Rahmat, terlalu dini untuk disampaikan. Pasalnya, Pilkadanya saja belum dilaksanakan. Akan lebih baik jika permintaan revisi undang-undang diajukan saat Pilkada sudah selesai.

"MK menilai ini (sengketa Pilkada) saat Januari. Jangan ditarik sekarang," tegas Rahmat.

Dengan demikian, wajar jika keinginan MK tersebut memunculkan kecurigaan. Apalagi keinginan MK tersebut diajukan secara terbuka.

"Yang jadi masalah, MK adalah kekuasaan tersendiri di dalam negara, tak ada keterkaitan dengan pembuat legislasi. Pemerintah boleh gondok-gondokan, tapi MK adalah wasit," ungkap Rahmat.

"Yang namanya kekuasaan kehakiman harus diam, tidak usah masyarakat tahu, nanti persepsinya MK digunakan oleh parpol (partai politik), ini yang harus kita luruskan dalam konteks ketatanegaraan," sambungnya.

Seperti diketahui, MK melalui Wakil Ketuanya, Anwar Usman, mengusulkan adanya revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dimana di dalamnya diatur jumlah waktu penyelesaian sengketa Pilkada sebanyak 45 hari kerja. Artinya, jika ada 269 daerah peserta Pilkada, MK hanya punya waktu sekitar 30 menit per hari untuk menyelesaikan satu perkara.


(AZF)