PAN: Presiden Harus Berani Tunjukkan Keseriusannya Urus Negeri Ini

Astri Novaria    •    Rabu, 08 Jul 2015 11:23 WIB
reshuffle kabinet
PAN: Presiden Harus Berani Tunjukkan Keseriusannya Urus Negeri Ini
Ilustrasi--Antara/Zarqoni

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta berani menunjukkan keseriusannya mengurus negeri ini. Caranya, mengangkat orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan lebih berorientasi terhadap masyarakat tanpa memandang apakah dari parpol atau dari profesional.

Hal itu dikatakan Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan itu saat dimintai tanggapan adanya menteri yang diduga menghina Presiden Jokowi. Dia tidak ingin ada orang yang diturunkan lantaran kasus penghinaan itu.

"Saya tidak tahu benar tidaknya. Saya tidak mau menyangkut terlalu jauh dengan meneliti apakah orang itu betul seperti itu. Karena saya tidak menginginkan ada orang yang diturunkan hanya karena dijelekan, tetapi kalau memang tidak kompeten, maka itu sah saja," kata Saleh, Rabu (8/7/2015).

Menurut Saleh, adalah hak konstitusional Presiden mengganti dan mengangkat menteri sebagai pembantunya. Apabila reshuffle kabinet dianggap sebagai satu-satunya solusi, kata Saleh, harus segera dilakukan, jangan ditunda.

Menyangkut manuver PDIP yang meminta jatah menteri, kata Saleh, itu biasa dalam politik. "Ada banyak kasus presiden kita yang melakukan reshuffle, itu ada perbaikan. Dan itu yang kita harapkan, bukan karena suka atau tidak suka. Untuk apa di-reshuffle kalau hanya untuk menampung kepentingan orang, tetapi perbaikan tidak ada," kata Saleh.

Sebelumnya anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengakui bahwa isyarat perombakan kabinet dari Presiden Jokowi sudah nyata. Tujuannya perombakan itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Signalnya Presiden perlu melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Masalahnya, reshuffle kapan dan nama-namanya siapa, Presiden belum membahasnya secara khusus," kata Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 Juli lalu.

Menurut Teten, sinyal perlunya perombakan kabinet dari Presiden Jokowi itu datang dari sejumlah pertemuan. Misalnya, pertemuan dengan para ekonom di Istana Negara, Senin 29 Juni. Faktor pendorong perombakan itu, sambungnya, tak termasuk dari capaian serapan anggaran maupun usulan parpol.


(YDH)