Dwelling Time Lama, Penyebab Biaya Logistik Tinggi

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 08 Jul 2015 16:29 WIB
dwelling time
<i>Dwelling Time</i> Lama, Penyebab Biaya Logistik Tinggi
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) mengungkapkan jika lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik.

"Lamanya waktu dwelling time di pelabuhan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional dan terganggunya bongkar muat kapal peti kemas," tegas Ketua Depalindo Toto Dirgantoro, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Padahal, lanjut Toto, sesuai Keppres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menteri perhubungan (menhub) adalah ketua akan kelancaran arus barang.

Menurut dia, waktu dwelling time yang masih di atas 5,5 hari juga menjadi kegagalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mewujudkan target Presiden Jokowi. Diawal menjabat Presiden, Jokowi berjanji untuk memangkas dwelling time di Pelabuhan Priok hingga 4,7 hari.

"Kemenhub harusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap molornya dwelling time ini. Jika menteri Jonan punya inisiatif dan terobosan dalam hal koordinasi, kami yakin problem dwelling time yang menjadi target Presiden dapat terwujud," tegas Toto.

Adapun masalah dwelling time merupakan prioritas pemerintah mengingat kerugian akibat molornya pengiriman barang ini sangat besar. Dia menambahkan, selama delapan bulan memimpin Kemenhub, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dinilai gagal memenuhi ekspektasi pelaku usaha dan justru menimbulkan kontroversi baru yang tidak produktif.

Salah satu Kebijakan Kemenhub yang kini meresahkan pelaku usaha di sektor pelabuhan adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, dan Permenhub lainnya terkait PNBP ini.

"PNBP ini justru bukan menekan biaya tinggi logistik, tetapi membebani dunia usaha, padahal Menhub Ignasius Jonan mengatakan di media jika kebijakan ini akan menekan lima persen biaya logistik selama lima tahun," ucapnya.

Masalah lain yang muncul di pelabuhan yakni tidak terkendalinya pungutan di sektor pelayaran dan forwarding yang berada di bawah kendali Kemenhub.

"Kurs pelayaran yang ditetapkan Rp14.000-Rp15.000 per USD menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Ditambah lagi dengan kantor pelayaran yang hanya buka pada Senin-Jumat dan pengambilan dokumen hanya sampai pukul 15.00 WIB. Padahal semua aturan akan hal tersebut ada di bawah Kemenhub," ujar dia.

Toto menegaskan, tanpa adanya terobosan dan inisiatif dari Kemenhub, janji Menteri Jonan menekan biaya logistik sebesar lima persen dalam lima tahun akan sulit terwujud. Apalagi sejumlah kebijakan Menhub justru menambah beban dan menciptakan inefisiensi di pelabuhan.


(AHL)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA