Terkait Dugaan Korupsi, Anak Buah Ahok Penuhi Panggilan Polda

Golda Eksa    •    Rabu, 08 Jul 2015 17:16 WIB
korupsi kali pesanggrahan
Terkait Dugaan Korupsi, Anak Buah Ahok Penuhi Panggilan Polda
Alat berat meratakan tanah ketika normalisasi kali Pesanggrahan di perbatasan Jakarta Selatan. (Foto: Antara/Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tri diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek normalisasi Kali Pesanggrahan.
 
Saat proyek berlangsung tahun 2013, Tri menjabat Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sekaligus Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. "Dia mengetuai dan membawahi tim P2T yang di dalamnya ada unsur BPN (Badan Pertanahan Nasional), kecamatan, dan kelurahan," kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKB Ajie Indra Dwiatma, Rabu (8/7/2015).
 
Ajie menjelaskan, mantan Bupati Kepulauan Seribu itu diduga mengetahui seluruh rencana dan teknis kegiatan proyek pembebasan lahan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp32,8 miliar.
 
Saat itu Tri bersedia mencairkan anggaran untuk dua bidang lahan seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2 di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Padahal, lahan tersebut adalah milik salah satu BUMD DKI dan bukan milik masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris.
 
"Seharusnya dia tahu tanah itu tanah negara. Kesimpulannya, dia sudah melaksanakan tugas dan kewajiban pada waktu itu. Untuk kasus ini harusnya dia tahu," terang Ajie.
 
Selain Tri, penyidik akan memanggil lurah dan camat yang menjabat saat proyek berlangsung. Mereka diperiksa karena mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa serta surat keterangan ahli waris.
 
Ajie enggan berkomentar saat disinggung kemungkinan status hukum Tri bakal ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. "Statusnya masih sebagai saksi dulu. Tri pasti dipanggil lagi karena masih banyak yang kurang keterangannya," kata dia.
 
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian. Penjualan lahan negara itu dilakukan oleh lima tersangka, antara lain MD, HS, MR alias M, ABD, dan JN.
 
Modus yang dilakukan tersangka dengan mengklaim kepemilikan dua bidang lahan tersebut. Selanjutnya mereka membuat dokumen palsu berupa girik atau surat ketetapan pajak hasil bumi (SKPHB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan tidak sengketa, dan keterangan ahli waris.
 
Pengurusan seluruh dokumen itu dilakukan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga BPN. Usai menghimpun kelengkapan semua dokumen, tersangka lalu menjualnya ke Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta melalui tim P2T.
 
"Kami sudah menahan 2 tersangka berinisial MD dan HS. Sementara ABD dan JN meninggal dunia karena sakit. Adapun tersangka MR kini buron," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mujiyono.
 
Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.


(FZN)