Pemerintah Tegaskan Tolak Dana Aspirasi

Anshar Dwi Wibowo    •    Rabu, 08 Jul 2015 18:06 WIB
dana aspirasi
Pemerintah Tegaskan Tolak Dana Aspirasi
Wapres Jusuf Kalla--Foto: Dok/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menegaskan tidak akan mengalokasikan anggaran untuk dana aspirasi yang diminta DPR. Pemerintah tidak akan menggelontoran dana Rp11,2 triliun yang diklaim untuk mengakomodir Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

"Pemerintah tidak setuju," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

JK menuturkan, pemerintah tidak mempunyai anggaran untuk dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota DPR. Dana yang dimiliki pemerintah terbatas dan sudah diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016.

"Iya pasti (menolak), mau dari mana anggarannya lagi," tegas JK.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto berharap pemerintah mengakomodasi usul pembangunan yang diinisiasi DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam UP2DP. Ia mengatakan, hal itu pada penutupan masa sidang IV tahun sidang 2014-2015.

Menurutnya, UP2DP adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sehingga DPR harus memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Selain itu, DPR telah menetapkan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara fraksi.

Usulan program harus sesuai mekanisme pembahasan RAPBN yang dimasukkan ke dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan. Program tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas manfaat, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.


(MBM)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA