Pakar Hukum: KPK Jangan Berlindung dalam Lex Spesialis

- 09 April 2013 21:07 wib
MI/Angga Yuniar/zn
MI/Angga Yuniar/zn

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak berlindung dalam keistimewaan penegakan hukum atau lex spesialis.

Kondisi tersebut mengemuka menjelang habisnya masa cegah kepada Gubernur Riau Rusli Zaenal yang menjadi tersangka kasus Perda PON Riau.

"Jangan bilang KPK lex spesialis tapi untuk penegakan hukum yang sama ya lex generalis. Dalih lex spesialis ini bisa memperburuk hukum Indonesia," kata pakar hukum pidana UII Mudzakir.

Mudzakir menjelaskan, tidak masalah bagi penegak hukum memperpanjang masa pencegahan seseorang. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah ada tindakan signifikan selama pencekalan tersebut.

Dalam kasus Rusli, KPK sudah memberikan 2 periode pencegahan, yang akan berakhir besok (10/4).

"Ga masalah pencegahan, tapi selama pencegahan itu tidak ada tindakan signifikan, bagaimana itu? Pencegahan kan tergantung kepentingan hukumnya. Karena prinsipnya tidak boleh menahan seseorang," jelasnya. (Hafizd Mukti)

()

Suryadharma Ali menyebut, ada aspirasi dari bawah yang menghendaki berkoalisi dengan Gerindra.