MK Legalkan Politik Dinasti, Mendagri: Kita Harus Taat

Desi Angriani    •    Rabu, 08 Jul 2015 22:31 WIB
mk halalkan politik dinasti
MK Legalkan Politik Dinasti, Mendagri: Kita Harus Taat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6). Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak menyoalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan "politik dinasti". Pemerintah memilih taat pada keputusan itu.

"Keputusan pengadilan, sebagai WNI kita harus taat. Ini filternya di hukum," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Tjahjo mamastikan, pemerintah tak akan menjewer andai dua orang yang berhubungan darah atau perkawinan sama-sama mencalonkan diri dalam pilkada. Dinamika ini cukup ditegaskan dalam sebuah aturan yang mengikat.

"Ada yang dua-dua maju juga tidak masalah. Tapi kita tetap ikuti aturan," ungkap dia.

Tajhjo mengatakan, aturan itu tak perlu diapa-apakan, apalagi harus merevisi UU. Persoalannya bisa melebar. PKPU, tambah dia, cukup merujuk pada putusan yang dikeluarkan MK itu.

"MK itu kan final putusannya," tegas Tjahjo.

MK akhirnya membolehkan siapa saja mencalonkan diri dalam pilkada. Menurut MK, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bermuatan diskriminatif.

Pasal 7 huruf r yang melarang bakal calon kepala daerah terikat hubungan darah/perkawinan dengan petahana dinilai bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945. Menurut MK, setiap warga negara, siapa pun, harus punya kesempatan yang sama.


(DRI)

Vonis untuk Novanto (3)

Vonis untuk Novanto (3)

7 hours Ago

Skenario Setya Novanto untuk menghindarkan diri dari jerat KPK semakin jelas. Setidaknya itulah…

BERITA LAINNYA