Apindo NTT Masih Tunggu Formulasi Jaminan Pensiun

Antara    •    Kamis, 09 Jul 2015 19:09 WIB
bpjs ketenagakerjaanapindo
Apindo NTT Masih Tunggu Formulasi Jaminan Pensiun
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Dewi Fajriani)

Metrotvnews.com, Kupang: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Fredy Ongko Saputra mengaku bahwa pihaknya masih akan menunggu putusan akhir dari pemerintah terkait formulasi iuran jaminan pensiun.

"Apakah akan menjadi delapan persen atau hanya tiga peren seperti yang disebutkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun Pasal 17 Ayat (2) atau seperti apa, masih menunggu hingga ada putusan final," katanya, di Kupang, Kamis (9/7/2015).

Pengusaha hotel dan restauran serta Ruko di Kupang itu mengatakan hal tersebut terkait respon pengusaha atas besaran iuran BPJS ketenagakerjaan yang sudah dipatok pemerintah namun masih ditolak serikat pekerja dan buruh. Ia menyebut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya tetap tegas meminta aturan tersebut diubah oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan meminta agar jangan ada diskriminasi antara pensiunan PNS/TNI/Polri dengan buruh dalam menerima manfaat jaminan pensiun.

"Manfaat pensiun idealnya minimal 60 persen. PNS/TNI/Polri pun mendapatkan manfaat bulanan 75 persen. Prinsipnya, antara buruh dan PNS/TNI/Polri tidak boleh ada diskriminasi," kata Iwan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Iwan mengatakan, adanya perbedaan besaran manfaat jaminan pensiun antara pekerja dengan PNS/TNI/Polri dan minimnya besaran manfaat pensiun yang diterima dikarenakan besaran iuran yang sangat kecil, yaitu hanya tiga persen. Menurut Iwan iuran tersebut sangat kecil, jauh di bawah Malaysia (23 persen), Tiongkok (28 persen), dan Singapura (33 persen).


(ABD)