Korupsi Lahan Kali Pesanggrahan, Camat: Kebanyakan Tanah Adat

LB Ciputri Hutabarat    •    Kamis, 09 Jul 2015 20:23 WIB
korupsi kali pesanggrahan
Korupsi Lahan Kali Pesanggrahan, Camat: Kebanyakan Tanah Adat
Camat Cilandak, Dhany Sukma. (Foto: MTVN/LB Ciputri Hutabarat)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan akan dilakukan hati-hati. Musababnya, wilayah itu berbatasan dengan permukiman warga. Lahan juga kebanyakan berstatus tanah adat.
 
Camat Cilandak, Dhany Sukma, mengaku tak akan gegabah membebaskan lahan di area Kali Pesanggrahan. Dia tak mau kejeblos dalam pusaran kasus dugaan korupsi lahan di dua wilayah seluas seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2
 
"Soal Kali Pesanggrahan, kita selalu hati-hati dan jeli. Karena berbatasan dengan tanah warga yang kebanyakan tanah adat," kata Dhany kepada Metrotvnews.com di kantornya, Jalan K.H. Muhasim Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).
 
Dhany menceritakan, proyek normalisasi ini dimulai pada 2010. Untuk menormalisasi kali, ada beberapa tanah warga yang harus dibebaskan. Informasi yang dia terima, lahan itu milik warga setempat yang merupakan pemilik asli.
 
"Kalau warga mengaku punya mereka, kita bisa apa? Selama ini mereka mengaku tanah sekitar Kali Pesanggrahan milik mereka," tegas Dhany.
 
Ia mengungkapkan, komposisi tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) diketuai oleh Sekretaris Kota Jakarta Selatan, jabatan sekretaris dipegang Badan Pertanahan Nasional, dan anggotanya kelurahan serta kecamatan setempat.
 
Subdirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan memanggil Lurah Lebak Bulus dan Camat Cilandak periode 2013. Mereka akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek normalisasi Kali Pesanggrahan.
 
Mereka diperiksa karena mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sengketa serta surat keterangan ahli waris atas lahan seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2 di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Padahal lahan itu milik negara.
 
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian. Penjualan lahan negara itu dilakukan oleh lima tersangka, antara lain MD, HS, MR alias M, ABD, dan JN.
 
Modus yang dilakukan tersangka dengan mengklaim kepemilikan dua bidang lahan tersebut.
 
Selanjutnya mereka membuat dokumen palsu berupa girik atau surat ketetapan pajak hasil bumi (SKPHB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan tidak sengketa, dan keterangan ahli waris.
 
Polisi sudah memeriksa Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto. Saat proyek berlangsung Tri menjabat Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sekaligus Wakil Wali Kota Jakarta Selatan


(FZN)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

10 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA