Kadis Tata Air DKI Jakarta Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Intan fauzi    •    Jumat, 10 Jul 2015 03:37 WIB
korupsi kali pesanggrahan
Kadis Tata Air DKI Jakarta Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi
Normalisasi kali Pesanggrahan dinilai lambat. Tiga tahu proyek, normalisasi kali Pesanggrahan baru rampung 70 persen.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Tri Joko Sri Mardianto, membantah jika dirinya terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan tanah proyek normalisasi Kali Pesanggrahan tahun 2013. Tri mengaku, saat dirinya mulai menjabat menjadi Ketua Tim P2T pada 24 Mei 2013, proyek tersebut sudah mulai berjalan.

“Saya jadi Seko (Sekretaris Kota) Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2013. Kegiatan ini sudah berjalan sejak dari 2012, 2013 dari awal bulan pun sudah ada oleh Seko yang lama,” ujar Tri saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor Dinas Tata Air DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).

Untuk diketahui, saat menjabat Seko, Tri otomatis menjadi Ketua Tim P2T saat itu. Menurut Tri, Tim yang dibawahinya itu sudah disusun oleh Seko sebelumnya, Usmayadi.

“Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Seko terdahulu sudah mengeluarkan satuan tugas yang membantu kegiatan daripada P2T. Satuan tugasnya itu merupakan staf-staf terpercaya daripada masing-masing anggota, anggotanya itu Ketua Seko, wakilnya dari Dinas Pembangunan, Sekretaris dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), kepala bagian dari Sudin,” papar Tri.

Karena kasus lahan yang dipermasalahkan, bukti kepemilikannya masih bersifat girik, maka lurah dan camat terkait dilibatkan. Sehingga, menurut Tri, seharusnya pihak camat atau lurah lebih tahu soal kepemilikan tanah.

"Dalam pelaksanaan kita tak mungkin Seko atau kepala BPN ngecek satu-satu sertifikat, camat dan lurah jadi anggota. Untuk kasus Pesanggrahan, karena tanah ini masih bersifat girik, yang tahu itu lurah dan camat, nah dia itu ikut di tim itu dibantu satgas itu,” jelasnya.

Korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan awalnya dilakukan dengan membuat surat tanah palsu berupa girik. Dua lokasi yang suratnya dipalsukan berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Pemerintah seharusnya tak perlu membayar untuk pembebasan lahan tersebut. Karena adanya pemalsuan, pemerintah rugi hingga Rp32,8 miliar yang dibayarkan untuk dua lahan itu.

Penjualan lahan negara itu dilakukan oleh lima tersangka, antara lain MD, HS, MR alias M, ABD, dan JN. Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.

Sebelumnya, Tri diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut karena sempat memangku jabatan sebagai pemegang kewenangan pembebasan lahan. Namun,hingga kini Ia masih diperiksa sebagai saksi.


(MEL)