Jokowi Heran Pengeluaran Pemerintah Semester I Capai Rp770 T

Wanda Indana    •    Jumat, 10 Jul 2015 07:07 WIB
jokowi
Jokowi Heran Pengeluaran Pemerintah Semester I Capai Rp770 T
Presiden Joko Widodo. (MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada masalah yang lebih penting dari rencana reshuffle kebinet. Kata dia, masalah ekonomi jauh lebih penting dari kebijakan bongkar pasang menteri.

Jokowi menjelaskan, pemerintahannya belum dapat menjalankan program Nawa Cita lantaran penggunaan anggaran masih menggunakan APBD rezim presiden sebelumnya.

"Ada proses politik yang kita ketahui bersama," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7/2015) malam.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut, pemerintahannya baru dapat menggunakan anggran pada April tahun ini setelah APBN-Perubahan 2015 disahkan DPR pada Februari lalu sebesar Rp1.984,1 triliun.

"Kita ajukan APBN-P, diketok pada pertengahan Februari. Praktis dalam waktu itu tidak bisa serap anggaran sama sekali, ada administrasi kepemerintahan butuh waktu 2 bulan. Sehingga baru gunakan uang April atau awal-awalnya baru gunakan APBN," imbuhnya.

Namun, Jokowi mengaku kaget mengetahui data pengeluaran pemerintahan pada semester I-2015 (periode Januari-Juni) sudah mencapai Rp770 triliun. "Tapi pada akhir Juni, sudah ada Rp770 triliun government spending.‎ Meskipun itu belanja aparatur, belanja daerah, belanja modal campur di situ, sudah besar. 39 persen. Gede," heranya.

Karena itu, Jokowi bakal menggenjot penggunaan anggaran untuk program-program berkaitan langsung dengan rakyat. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat (purchasing power parity).

"Saya gas agar belanja-belanja yang berkaitan langsung dengan rakyat terus saya dorong, agar daya beli masyarakat bisa naik. Kemudian ada anggaran langsung ke rakyat kita dorong agar bergerak, karena infrastruktur sudah ada prioritasnya," tuturnya.

"Tahun ini akan kita mulai. Begitu (APBN 2015) disetujui DPR bulan Agustus, maka Oktober lelang akan dimulai. Kemudian kontrak teken pada 1 Januari, begitu teken, uang bisa langsung keluar. Kita sudah berpikir sejauh itu sehingga pergerakan belanja pemerintah betul-betul dimulai awal Januari," jelas Jokowi menambahkan.



(MEL)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA