Tolak RUU Ormas dan RUU Kamnas, Massa Ancam Duduki DPR

- 11 April 2013 19:01 wib
ANTARA/Agus Bebeng/fz
ANTARA/Agus Bebeng/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (Kapas) menolak keras dan mengancam akan menduduki parlemen jika Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUU Ormas) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) disahkan pekan ini.

Bahkan, buruh yang menjadi bagian dari Kapas, akan habis-habisan menolak kedua RUU tersebut. "Buruh siap menolak RUU Ormas secara habis-habisan, " tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (11/4).

Ia mengatakan, RUU Ormas berbahaya bagi buruh karena mengancam demokrasi berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Salah satu pasal yang disoroti buruh adalah pasal tentang serikat pekerja yang dikategorikan sebagai ormas yang tidak berbadan hukum.

"Artinya, Kemendagri punya hak menolak keabsahan serikat pekerja. Ini berbahaya, padahal serikat pekerja sudah diatur tersendiri di UU 21/2000," tukas Iqbal.

Dalam UU 21/2000 serikat pekerja berfungsi dan bertugas memperjuangkan kesejahteraan rakyat, membela anggota, mengorganisir mogok dan unjuk rasa sesuai undang-undang. "RUU Ormas ini mengancam serikat pekerja karena tidak bisa menggunakan hak mogok dan unjuk rasa yang sudah dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain selain tolak RUU Ormas dan RUU Kamnas, " kata Iqbal.

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…