Jokowi Minta BI Hentikan Intervensi Rupiah

Wanda Indana    •    Jumat, 10 Jul 2015 07:58 WIB
jokowi
Jokowi Minta BI Hentikan Intervensi Rupiah
Presiden Joko Widodo. (MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta agar Bank Indonesia menghentikan intervensi rupiah. Kata dia, kondisi perekonomian saat ini belum stabil.

Menurut Jokowi, bila dengan kebijakan moneter tak bisa membendung depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD), maka dengan kebijakan sektor fiskal fluktuasi rupiah dapat diredam. Dia ingin menggenjot investasi untuk menarik aliran dollar ke pasar domestik.

"Soal kurs, kalau intervensi terus, bisa habiskan uang Gubernur BI. Maka kalau saya dengan investasi, dorong uang agar bisa masuk. Enggak ada yang lain. Kalau intervensi, kalau beberapa negara sudah hilang ratusan triliun tapi kursnya enggak bergerak. Yang paling baik menurut saya, menarik uang supaya masuk ke Indonesia," ujar Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7/2015) malam. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, perekonomian Indonesia mengalami perlambatan seiring perlambatan ekonomi global akibat imbas krisis Yunani dan perlambatan pertumbuhan eknomi Tiongkok. Karena itu, dia ingin masyarakat dapat membangun persepsi positif terhadap iklim bisnis.

"Menurut saya, persepsi yang harus dibangun. Dunia usaha ini harus bangun persepsi agar ekonomi positif. Persepsi itu muncul negatif atau postif yang bangun bapak ibu semua. Kalau persepsikan negatif, semua akan bareng-bareng begitu. ‎Kalau persepsi bisa dibangun dari dunia usaha bahwa kita meyakini, ada harapan tumbuh, economic growth lebih baik dan tumbuh," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi mengajak agar investor tidak takut untuk menenanamkan modal di pasar domestik. Kata Jokowi, pemerintah akan memperbaiki birokrasi agar izin investasi lebih mudah dan singkat.

"Kalau ada problem soal izin, silakan saya diberi tahu. Ini ada jalan tol, ya dihitung saja PMN-nya (Penyertaan Modal Negara) masuk, ambil. Saya beri yang pertama itu swasta. Kalau swasta gak mau, ke BUMN. Kalau gak mau, ya saya kerjakan dengan kemen PU. Saya juga tawarkan ke semuanya, silakan kalau mau diambil," tandas Jokowi.


(MEL)