Korupsi Lahan Kali Pesanggrahan, Kadis Tata Air DKI Ogah Disebut Kecolongan

Intan fauzi    •    Jumat, 10 Jul 2015 08:13 WIB
korupsi kali pesanggrahan
Korupsi Lahan Kali Pesanggrahan, Kadis Tata Air DKI <i>Ogah</i> Disebut Kecolongan
Selama tiga tahun, proyek normalisasi kali Pesanggrahan baru berjalan 70 persen saja.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Tri Djoko Sri Mardianto, mengaku menjalankan prosedur pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Pesanggrahan tahun 2013 sesuai aturan. Ia pun menolak disebut kecolongan soal surat kepemilikan palsu dua lahan di Lebak Bulus dan Cilandak, Jakarta Selatan.

“Proses itu berjalan sesuai, tapi saat itu enggak mikir bahwa ada penyelundup. Kalau itu dibilang kecolongan, ya namanya sudah niat mau nyolong ya gimana,” kata Tri saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor Dinas Tata Air DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).

Tri berdalih jika kecolongan terjadi di level bawahannya. Seharusnya, jika ada berkas-berkas atau dokumen palsu soal kepemilikan lahan, maka dilaporkan oleh anak buahnya. Meski begitu, Tri mengaku optimistis oknum yang terlibat akan tekuak.

“Kalau memang orang yang niatnya memalsukan dan dia itu memang ahli, kita kan enggak terlatih untuk itu. Satgas (satuan tugas) kita kan harusnya melaporkan, selama enggak ada laporan begitu (asli atau palsu) mereka memeriksa lalu bikin berita acara pemeriksaan, lalu kita setujui, dengan dasar itu lah kita memproses. Kalau ini sendiri saringan kita jebol, gimana lagi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Tri kembali dipanggil oleh Sub V Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Selasa (7/7) lalu masih sebagai saksi. Saat proyek berlangsung Tri menjabat Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sekaligus Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

Korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan awalnya dilakukan dengan membuat surat tanah palsu berupa girik. Dua lokasi seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2 yang suratnya dipalsukan berada di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pemerintah seharusnya tidak perlu membayar untuk pembebasan lahan tersebut. Karena adanya pemalsuan, pemerintah rugi hingga Rp32,8 miliar yang dibayarkan untuk dua lahan itu.

Penjualan lahan negara itu dilakukan oleh lima tersangka, antara lain MD, HS, MR alias M, ABD, dan JN. Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.


(MEL)