Kadis Tata Air DKI Jakarta Mengaku Dipermainkan Anak Buah

Intan fauzi    •    Jumat, 10 Jul 2015 08:30 WIB
korupsi kali pesanggrahan
Kadis Tata Air DKI Jakarta Mengaku Dipermainkan Anak Buah
Ilustrasi korupsi. (MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Ketua Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Jakarta Selatan yang sekarang menjabat Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Tri Joko Sri Mardianto, merasa dirinya dipermainkan oleh anak buahnya sendiri perihal pembebasan lahan proyek Kali Pesanggrahan tahun 2013.

Kronologisnya, pada tanggal 23 Agustus 2013 Tim P2T membuat undangan pemeriksaan berkas-berkas untuk proyek Kali Pesanggrahan dan MRT (mass rapid transit). Surat tersebut ditandatangani oleh Tri. Setelah pemeriksaan berkas-berkas pada 27 Agustus, sehari setelahnya Tri menandatangani surat undangan pembayaran, namun hanya untuk proyek MRT saja.

Yang menjadi permasalahan kini, pihak kepolisian menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan. Polisi menemukan bahwa surat undangan pembayaran ditujukan untuk proyek MRT sekaligus proyek normalisasi Kali Pesanggrahan.

Dia menuturkan undangan pembayaran yang dibuat berbeda anak buahnya berbeda antara verbal dan edaran. Hal ini diketahui Tri saat pihak kepolisian menjelaskan temuan perkara baru dalam pemeriksaaan.

“Ternyata surat undangan pembayaran yang saya tandatangani pada tanggal 23 untuk pembayaran tanggal 28 itu hanya untuk pembayaran proyek MRT saja. Bukan pemalsuan tanda tangan, tapi perihalnya itu ditambahkan. Kan ada untuk kegiatan apa, yang ternyata keluar itu MRT dan Pesanggrahan,” terang Tri, saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor Dinas Tata Air DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015)

Lebih lanjut Tri menjelaskan, anak buahnya yang berani menipu dirinya melakukan beberapa cara agar korupsi di proyek Kali Pesanggrahan berjalan lancar. Pertama, setelah mendapat tanda tangan Tri untuk undangan pembayaran proyek MRT, oknum tersebut menambahkan bagian ‘perihal’ pada surat yang kemudian disalin dan dicap dengan yang asli.

“Yang diubah itu yang sudah saya tanda tangan difotokopi, ditambah (perihalnya), lalu difotokopi lagi, lalu dicap dengan cap asli, jadi orang di luar enggak tahu. Dalam pelaksanaan ternyata ada yang masuk angin,” jelas Tri.

Tri pun curiga, oknum nakal tersebut adalah anak buahnya. Namun, Ia yakin yang bermain bukan oknum sesama pejabat.

“Nah ada yang nambahin, ya enggak tau (siapa). Kalau panitia enggak mungkin, kan panitia itu seperti kasudin dan saya. Sekretariat itu bagian yang kemungkinan itu,” imbuhnya.

Korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan awalnya dilakukan dengan membuat surat tanah palsu berupa girik. Dua lokasi yang suratnya dipalsukan berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Pemerintah seharusnya tidak perlu membayar untuk pembebasan lahan tersebut. Karena adanya pemalsuan, pemerintah rugi hingga Rp32,8 miliar yang dibayarkan untuk dua lahan itu.

Penjualan lahan negara itu dilakukan oleh lima tersangka, antara lain MD, HS, MR alias M, ABD, dan JN. Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.

Sebelumnya, Tri pun diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut karena sempat memangku jabatan sebagai pemegang kewenangan pembebasan lahan. Namun,hingga kini Ia masih diperiksa sebagai saksi.


(MEL)