Korupsi Lahan Kali Pesanggrahan, Anak Buah Ahok Sudah Diperiksa Polisi Sejak 2014

Intan fauzi    •    Jumat, 10 Jul 2015 08:52 WIB
korupsi kali pesanggrahan
Korupsi Lahan Kali Pesanggrahan, Anak Buah Ahok Sudah Diperiksa Polisi Sejak 2014
Lahan yang dibebaskan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan. (Foto: MTVN/LB Ciputri Hutabarat)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Tri Joko Sri Mardianto, pernah dipanggil beberapa kali pada 2014 oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi pembebasan lahan Kali Pesanggrahan tahun 2013. Saat itu pula, Tri mengaku pertama kali mengetahui lahan tersebut bermasalah.
 
“Saya baru tahu kalau itu ada masalah tahun 2014, waktu itu saya sudah tidak jadi Seko (Sekretaris Kota) lagi. Diinformasikan, dipanggil polisi bahwa ada masalah. Jadi 2014 kita sudah diperiksa oleh polisi,” kata Tri Tri saat ditemui Metrotvnews.com di Kantor Dinas Tata Air DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).
 
Tri terakhir diperiksa polisi pada Desember 2014 sebagai saksi. Saat itu, Ia dicecar 38 pertanyaan. “Saya terakhir diperiksa di-BAP (Berita Acara Perkara) pada Desember 2014. Itu sampai 38 pertanyaan. Lengkap sekali di situ,” imbuh Tri.
 
Seperti diketahui, Tri kembali dipanggil oleh Sub V Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Selasa Juli lalu sebagai saksi. Saat proyek berlangsung Tri menjabat Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sekaligus Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.
 
Korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan awalnya dilakukan dengan membuat surat tanah palsu berupa girik atau surat ketetapan pajak hasil bumi (SKPHB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan tidak sengketa, dan keterangan ahli waris. Dua lokasi seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2 yang suratnya dipalsukan berada di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
 
Pemerintah seharusnya tidak perlu membayar, karena lahan itu milik negara. Karena adanya pemalsuan, pemerintah rugi hingga Rp 32,8 miliar. Penjualan lahan negara itu dilakukan oleh lima tersangka, antara lain MD, HS, MR alias M, ABD, dan JN.
 
Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.
 
 


(FZN)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

5 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA