Menhan Jamin Peradilan Militer 11 Anggota Kopassus bakal Terbuka

- 11 April 2013 19:42 wib
ANTARA/Wahyu Putro A/fz
ANTARA/Wahyu Putro A/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersikukuh penanganan kasus penyerangan 11 anggota Kopassus ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilakukan di peradilan militer, bukan peradilan umum.

“Karena mereka anggota TNI, peradilannya bukan umum tetapi militer sesuai UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga saya minta tidak ada lagi argumentasi akan diadili di Peradilan Umum,” kata Purnomo di Kantor Kemenhan, Jakarta (11/4).

Selain UU yang sudah mengariskan itu, menurut Purnomo, di peradilan militer berlaku UU berlapis dalam menghukum seorang TNI yang melakukan pidana, seperti UU KUHP, UU KUHP Militer, dan juga UU lainnya yang mengatur pidana.

“Jadi seorang anggota militer yang melakukan pidana akan mendapat hukuman lebih berat dari masyarakat sipil. Kami ingin meyakinkan publik, kami melakukan secara terbuka dan transparan proses peradilan militer,” ujarnya.

Lalu mengenai usul dan saran dibentuk Dewan Kehormatan Militer, Purnomo menilai sejauh ini tidak mengetahui ada keterlibatan perwira dalam pembunuhan itu. DKM tidak perlu dibentuk karena tindak pidana dilakukan prajurit dan bintara.

Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi TNI-AD Brigjen Unggul K Yudhoyono menyatakan 11 anggota Kopassus sebagai pelaku penyerangan ke LP Cebongan yang mengakibatkan empat tersangka pengeroyokan mantan anggota Kopassus yang bertugas di Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro, Sersan Kepala Heru Santoso, tewas (Media Indonesia, 5/4).

Empat tersangka Serka Santoso yang diberondong di sel Blok A5 itu ialah Adrianus Candra Galaja alias Dedy, 24, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi, 33, Yohanis Juan Manbait alias Juan, 37, dan Hendrik Sahetapy alias Deky, 38. (Raja Eben L)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…