Respons Indonesia Atas Gejolak Yunani

Antara    •    Sabtu, 11 Jul 2015 17:18 WIB
analisa ekonomi
Respons Indonesia Atas Gejolak Yunani
Ilustrasi Yunani -- Reuters/Alkis Konstantinidis

HASIL referendum di Yunani pada Minggu (5/7) waktu setempat menunjukkan bahwa warga negara itu akhirnya memilih menolak persyaratan dana talangan dari kreditur internasional. Hasil dari penentuan oleh rakyat itu menunjukkan bahwa 61 persen pemilih menolak tuntutan kreditur internasional yang meminta pemerintah Yunani menaikkan pajak dan memotong dana pensiun guna membayar utang.

Negeri Para Dewa itu sebelumnya memastikan tidak dapat membayar utang senilai 1,54 miliar Euro atau sekitar Rp22 triliun kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah jatuh tempo. Kondisi ekonomi Yunani sebelum referendum memprihatinkan. Pemerintah menerapkan pembatasan penarikan uang tabungan untuk menghindari krisis likuiditas dan juga hancurnya sistem perbankan.

Warga Yunani tidak bisa mengambil uang lebih dari 60 Euro dari ATM dan tidak dapat mengambil deposito. Selama lima tahun warga mengalami pemotongan gaji, pengurangan dana pensiun, dan juga layanan publik. Tiga kombinasi itu membuat penerimaan rata-rata keluarga di Yunani berkurang sampai sepertiga. Selain itu, satu dari empat angkatan kerja di negara tersebut kini menganggur.

Setelah hasil referendum diketahui, pemerintah Yunani mulai menegosiasikan kembali penyelamatan ekonominya dengan negara-negara zona Euro, Bank Sentral Eropa (ECB) dan IMF yang dikenal sebagai Troika. Bagaimana hasil pertemuan tersebut masih menjadi spekulasi apakah ada kesepakatan atas proposal yang diajukan masing-masing.

Respons Trioka IMF mengatakan siap membantu Yunani jika diperlukan. "IMF telah mengambil catatan dari referendum yang diadakan di Yunani," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam pernyataannya. "Kami memantau situasi dengan cermat dan siap untuk membantu Yunani jika diminta untuk melakukannya," katanya.

Pada Mei 2010, IMF menyetujui bantuan 30 miliar Euro untuk Yunani sebagai pinjaman siaga, dan kemudian pada Maret 2012, menyetujui pinjaman 28 miliar euro, yang merupakan pinjaman yang diperpanjang untuk mendukung program reformasi ekonomi.

Sampai saat ini, Yunani memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada IMF sebesar 21,2 miliar Euro. Pembayaran sekitar 1,5 miliar Euro kepada IMF telah jatuh tempo pada 30 Juni lalu. Yunani tidak memmbayar ketika jatuh tempo dan sekarang menunggak kepada pemberi pinjaman yang berbasis di Washington itu. Itu membuat Yunani negara maju pertama yang gagal bayar (default) utang IMF.

Sementara Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel, keduanya petinggi di kawasan Euro, mengatakan pintu terbuka untuk kembali ke perundingan utang dengan Yunani asal Athena membuat proposal "serius".

"Pintu terbuka untuk diskusi dan itu sekarang terserah kepada pemerintah Alexis Tsipras untuk membuat proposal serius dan kredibel sehingga kemauan untuk tinggal di zona Euro dapat diterjemahkan ke dalam program yang kekal," kata Hollande.

Merkel memperkuat komentar Hollande bahwa pintu terbuka untuk pembicaraan lebih lanjut guna menyelesaikan krisis utang, tetapi mengatakan persyaratan untuk kembali ke perundingan paket penyelamatan baru "belum terpenuhi".

"Dan itu sebabnya kita sekarang menunggu proposal yang sangat tepat dari Perdana Menteri Yunani, program yang akan memungkinkan Yunani kembali ke kemakmuran," kata Merkel.

Sedangkan Dewan Gubernur ECB dalam pernyataannya memutuskan untuk mempertahankan program penyelamat bantuan likuiditas darurat (ELA) bagi bank-bank Yunani di tingkat yang ditetapkan pada 26 Juni. Dewan bank yang berbasis di Frankfurt itu menggelar konferensi melalui telepon tentang krisis uang tunai (kas) Yunani setelah pemilih Yunani menolak langkah penghematan lebih lanjut dalam referendum dana talangan.

ECB memantau secara cermat situasi di pasar keuangan" dan setiap dampaknya pada keseimbangan risiko terhadap stabilitas harga di kawasan euro. ELA saat ini satu-satunya sumber pembiayaan bagi bank Yunani, termasuk ekonomi Yunani. Tetapi dengan program dana talangan Yunani sekarang resmi berakhir dan tidak ada program baru, kondisi-kondisi untuk kelanjutannya tidak lagi terpenuhi.

Para analis memperkirakan bahwa ECB tidak akan ingin menjadi salah satu yang menarik "steker" pada Yunani dan memaksa negara itu keluar dari mata uang tunggal. Respons Indonesia Bank Indonesia (BI) mengingatkan perlunya memberikan persepsi positif atas kondisi di Indonesia menyusul terjadinya gejolak di Yunani. Karena itu stabilitas ekonomi dan berkomunikasi dengan pelaku pasar perlu terus dijaga.

"Bank Indonesia melihat tentu akan ada tekanan terhadap pasar uang dan pasar modal. Untuk itu kami meyakini ini bisa kita lewati dengan baik, karena yang penting kita harus menjaga stabilitas ekonomi makro dan menjaga komunikasi kita," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo.

Agus mengatakan, BI telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan berbagai tekanan eksternal yang dapat mengganggu kondisi perekonomian nasional, termasuk apabila Yunani mengalami gagal bayar utang dan keluar dari zona Euro.

Antisipasi ini perlu dilakukan karena terkait dengan perilaku investor dalam memandang gejolak di suatu kawasan, meski dari segi geografis maupun ekonomi, Indonesia tidak memiliki ketergantungan dagang maupun investasi secara langsung dengan Yunani. Untuk itu, menjaga stabilitas ekonomi makro dan komunikasi dengan pelaku pasar menjadi penting dalam menciptakan rasa aman, karena setiap gejolak yang terjadi bisa menimbulkan kekhawatiran investor dan kaburnya modal ke negara-negara safe haven, seperti AS dan Jepang yang dianggap lebih aman
dan mapan ekonominya.

Namun, Agus meyakini stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini dalam keadaan baik. Sustainability Fiscal Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, selalu menjaga keberlangsungan fiskal dan tata kelola dalam manajemen utang merupakan kunci utama agar Indonesia terhindar dari krisis gagal bayar utang seperti yang dialami Yunani.

"Pelajaran penting dari kasus Yunani adalah sustainability fiscal. Itu yang paling penting, karena merupakan bagian untuk menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.

Menkeu menjelaskan Yunani dan kebanyakan negara Eropa lainnya saat ini tidak disiplin dalam mengelola utang, sehingga berpotensi terkena krisis. "Yunani seenaknya bikin deficit budget delapan persen, dan menutupnya pakai utang. Karena gampang mendapat utang, pengumpulan pajaknya menjadilemah. Makanya ketika surat utangnya tidak prospektif dan jadi junk bond, mereka tidak bisa menutup defisit," katanya.

Menurut Menkeu, kondisi Yunani itu mirip dengan Indonesia ketika mengalami krisis ekonomi pada periode 1998, yang waktu itu terjadi akibat adanya kesalahan dalam mengelola fiskal secara berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekonomi. "Kasus Yunani saat ini sama seperti Indonesia yang pada 1990-1997 tumbuh tujuh persen, namun pada 1998 minus 14 persen, karena tidak mampu menjaga stabilitas. Disinilah pentingnya sustainability fiscal," katanya.

Menkeu memastikan Indonesia telah belajar dari pengalaman buruk tersebut dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga fiskal secara berkesinambungan, termasuk hingga saat ini, menjaga rasio utang 25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).


(AHL)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA