Politisi Nasdem Nilai Wajar Ahok Marah Terkait WDP BPK

Lukman Diah Sari    •    Minggu, 12 Jul 2015 09:25 WIB
ahok
Politisi Nasdem  Nilai Wajar Ahok Marah Terkait WDP BPK
Basuki Tjahaja Purnama. (MI/Arya)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama, tak terima dengan hasil penilaian terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) DKI yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perseteruan Ahok-BPK terjadi. 

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI Ahmad Sahroni menilai, respon yang dilakukan Ahok dianggap wajar dan manusiawi.

“Saya kira sebagai manusia, pak Ahok berlaku emosional hal yang wajar. Apalagi sebagai Gubernur DKI yang sedang giat-giatnya menata dan mengelola tata ruang kota serta transportasi serta membangun perekonomian dalam mewujudkan visi dari Jakarta Barunya,” kata politisi Partai NasDem ini melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Minggu (12/7/2015). 

Meski menilai wajar, ia meminta Ahok untuk bisa meletakan kadar emosionalnya agar tidak menimbulkan pro-kontra. 

“Pak Ahok juga tidak bisa serta-merta menilai atau menjustifikasi apa yang dilakukan BPK adalah kesalahan audit, janganlah semua ucapannya langsung dijadikan santapan media, perlu dikontrol mana yang perlu, mana yang tidak perlu disampaikan,” ujarnya.    

Sahroni berharap Ahok dapat melihat hasil pemeriksaaan BPK secara lebih proporsional. Dia menyarankan opini WDP sebaiknya dijadikan bahan perbaikan dalam proses perjalanan institusinya. 

Dengan begitu, bakal menjadi pelajaran untuk Ahok dan jajarannya untuk dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan dari laporan tersebut, demi pembangunan ke depan.

“Apapun hasil dan penilaian dari LHP tersebut, sebaiknya diambil sisi positifnya agar bisa memotivasi dalam pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI selanjutnya lebih baik lagi secara pelaporan,” tambahnya.

Lanjur dia, pemeriksaan oleh BPK adalah pengauditan secara profesional, pasalnya BPK pun mengaudit keuangan negara. 

“Kan BPK ini tidak hanya mengaudit keuangan daerah saja, keuangan negara saja dia (BPK) yang audit. Artinya BPK tidaklah mungkin membedakan prosedur kerjanya,” ujarnya.

Tapi Sahroni juga mengamini niat Ahok, agar ada transparasi dalam pelaporan serta pengauditan keuangan tersebut.

“Jika pak Ahok menginginkan hal tersebut, saya setuju harus dibuka ruang seluas-luasnya dalam proses pengauditan dan pelaporan keuangan yang telah disepakati oleh kedua pihak antara BPK dan pemerintah daerah atau provinsi. Agar publik mengetahui hasil dari masing-masing lembaga tersebut," tegasnya.

Sahroni berharap agar polemik terkait LHP tersebut tidak perlu dilanjutkan dan semakin diperuncing dengan berbagai komentar dari kedua belah pihak.

“Saya sangat berharap ke dua institusi ini tersebut saling akur dalam menyikapi hasil yang ada, sudahlah akhiri saja polemik tersebut,” katanya mengakhiri.


(LDS)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

6 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA