Rachmawati Soekarnoputri Somasi TK soal 4 Pilar

   •    Senin, 15 Apr 2013 16:18 WIB
Rachmawati Soekarnoputri Somasi TK soal 4 Pilar
MI/Atet

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mendapat somasi dari adik iparnya, Rachmawati Soekarnoputri akibat penggunaan kata "empat pilar". Menurut putri ketiga Soekarno ini, penggunaan kata empat pilar merupakan bentuk penyesatan dan pengaburan bila dikaitkan dengan etimologi kata 'Pilar' dengan kalimat 'Empat Pilar Negara'.

"Saya sangat mendukung upaya MPR RI untuk menyosialisasikan kembali Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Namun tidak setuju adanya penggunaan kosakata 'Empat Pilar'," kata Rachmawati melalui siaran pers, Senin (15/4).

Somasi Rachmawati itu dilayangkan secara tertulis melalui kuasanya, Bambang Suroso. Menurut Taufiq, empat pilar negara ini adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Berkas somasi tersebut ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua MK, Ketua MA dan para Ketua partai politik.

Rachma menguraikan definisi dari 'Pilar'. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pilar yang artinya tiang penguat (dari batu, beton). Selain itu, Pilar juga diartikan sebagai dasar (yang pokok), induk. Terakhir, pengertian Pilar sama dengan kap tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstrulsi lain di kapal.

Bagi wanita kelahiran 27 September 1957 ini, status hukum empat pilar kebangsaan sampai dengan somasi ini dikirimkan, belum ditetapkan dalam TAP MPR RI, belum diputuskan dalam keputusan regulasi MPR RI.

"Baru bentuk wacana keinginan MPR RI untuk membentuk Badan Pemasyarakatan Empat Pilar Negara," katanya.

Selain itu, penggunaan kosakata Empat Pilar rentan menimbulkan persoalan politik, hukum dan sosial, bahkan ditengarai berpotensi menimbulkan adanya penyimpangan anggaran dan pelanggaran hukum atas asa nama 'Sosialisasi Empat Pilar' yang menggunakan uang negara melalui APBN.

Rachmawati sendiri menuntut tiga hal kepada Taufiq Kiemas.

Pertama, meminta kepada Ketua MPR RI untuk mencabut penggunaan kosakata Empat Pilar. Kedua, meminta kepada Ketua MPR RI untuk mencabut penggunaan kosakata Empat Pilar selambat-lambatnya sampai 1 Mei 2013.

Ketiga, apabila dalam waktu yang ditentukan di poin dua tak dipenuhi, Rachmawati dan kawan-kawan akan melakukan upaya hukum tindak pidana ketatanegaraan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.