Kabareskrim Terima Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Komisioner KY

Githa Farahdina    •    Senin, 13 Jul 2015 15:55 WIB
sarpin effect
Kabareskrim Terima Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Komisioner KY
Komjen Budi Waseso. Foto: Githa Farahdina/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku sudah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dua komisioner Komisi Yudisial sebagai tersangka. Pemeriksaan yang sedianya digelar hari ini dijadwal ulang. 

"Saya sudah terima tadi pagi surat (permintaan penundaan pemeriksaan) itu. Mungkin (pemeriksaan) dijadwalkan kembali oleh penyidik," kata Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2015).

Penyidik, kata dia, bisa membatalkan pemeriksaan dan menjadwal ulang. Asalkan, alasan yang diungkap tersangka atau saksi dianggap logis. 

Namun demikian, kata dia, pemeriksaan tetap bakal digelar dalam waktu dekat. Itu karena pihaknya tak bisa terlalu lama dalam menuntaskan kasus.

"Kita perlu waktu, tidak terus berlama-lama, kita juga ingin cepat, segera mengungkap yang sebenarnya," tegas Waseso.

Seperti diketahui, dua Komisioner KY, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Sahuri, ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan fitnah. Keduanya harus berurusan dengan polisi karena dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi.  

Keduanya dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun KY mengirimkan surat pengajuan permintaan penundaan pemeriksaan, Jumat pekan lalu. KY meminta pemeriksaan dilaksanakan antara 27, 28 atau 29 Juli atau setelah Lebaran. 

Hakim tunggal sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi, melaporkan Ketua KY Suparman Marzuki dan komisoner KY Taufiqurrohman Syahuri ke Bareskrim Mabes Polri dengan No Pol: LP/335/III/2015/Bareskrim tertanggal 18 Maret 2015. Sarpin melaporkan keduanya dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah. 

Laporan dilakukan menyusul munculnya sejumlah kecaman setelah Sarpin memutuskan memenangkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK.


(KRI)

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

2 hours Ago

Kasus hukum yang menjerat Novanto adalah pidana dan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) an…

BERITA LAINNYA