Korupsi TransJakarta, Udar Pristono Dituntut 19 Tahun Penjara

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 13 Jul 2015 18:18 WIB
korupsi transjakarta
Korupsi TransJakarta, Udar Pristono Dituntut 19 Tahun Penjara
Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut bekas mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono 19 tahun penjara. Udar dinilai melalukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan bus TransJakarta tahun 2013. 

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udar Pristono dengan pidana penjara selama 19 tahun subsider enam bulan kurungan serta membayar denda Rp1 miliar," kata Jaksa Victor Antonius saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/7/2015). 

Jaksa menemukan Udar terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dalam proyek pengadaan bus TransJakarta tahun 2013. Dari korupsi itu, negara dirugikan Rp392 miliar.

Terkait perbuatannya, Udar dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama. 

Mantan anak buah Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok itu juga terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp9,57 miliar. Udar dinilai tidak mengawasi anak buahnya sehingga dalam proyek pengadaan bus paket II tahun 2012 tak memenuhi spesifikasi dan kelayakan sebagaimana telah ditetapkan di kontrak. Kerugian itu juga ditambah dengan upah yang Udar bayarkan untuk pegawainya yang secara teknis tak bekerja sebagaimana mestinya dengan total pembayaran upah sebesar Rp623 juta.

Ia dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 

Udar juga dinilai terbukti melakukan pencucian uang. Ia menyamarkan aset-aset kekayaan yang dimiliki selama menjabat sebagai Kadishub DKI tahun 2010-2014. Terkait dengan jabatannya, Udar menerima uang suap Rp 6 miliar.

Atas perbuatannya, ia dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun, ia diberatkan karena yang dilakukannya bertentangan dengan pemerintah, telah merugikan pemerintah DKI Jakarta dalam pengadaan bus TransJakarta dan terdakwa tidak kooperatif selama pemeriksaan. 

"Untuk meringankan tidak ada," imbuh Victor.


(REN)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

21 minutes Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA