Pertemuan JK Dengan KPU dan Pimpinan Parpol Dinilai tak Akan Ada Hasil

Desi Angriani    •    Senin, 13 Jul 2015 20:02 WIB
kpu
Pertemuan JK Dengan KPU dan Pimpinan Parpol Dinilai tak Akan Ada Hasil
I Gusti Putu Artha. Foto: M Rodhi Aulia/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan bertemu dengan Jusuf Kalla malam ini di kediaman dinas Wakil Presiden. Diduga pertemuan itu akan membahas nasib dua partai yang belum pasti bisa ikut pilkada akibat konflik internal.

"Saya yakin pertemuan nanti (malam ini) akan mentok. Tidak ada solusi. Karena sejak awal KPU sudah salah posisi," kata mantan Anggota KPU I Gusti Putu Artha dalam diskusi di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).

Putu berpandangan, KPU sudah terlanjur membuat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3). Dua ayat itu, kata Putu, adalah formula politik yang akhirnya menjadi formula hukum.

Hal itu sebagai bentuk KPU terjebak atau ikut bermain dalam pusaran politik. Akibatnya, tidak akan ada kubu yang berhak mencalonkan ketika tidak ada kesepakatan perdamaian mutlak. Dalam Undang-udang, perdamaian itu harus dihasilkan melalui forum Musyawarah Nasional.

"(Pertemuan ini) saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Saya tahu persis teman-teman bertujuh (KPU) itu, akan terseret di urusan politik (lebih jauh lagi). Dia tidak akan mengubah ayat 2 dan 3 itu," tukas Putu.

Adapun bunyi Pasal 36 ayat 2 PKPU 9/2015 tersebut adalah "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik."

Kemudian, ayat (3) berbunyi, jika kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

"KPU sudah telat. Karena tidak ingin terseret. Kalau mengubah, berarti dia mengakui Agung Laksono dan dibunuh oleh kubu Aburizal Bakrie," pungkas Putu. 



(REN)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA