Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan bertemu dengan Jusuf Kalla malam ini di kediaman dinas Wakil Presiden. Diduga pertemuan itu akan membahas nasib dua partai yang belum pasti bisa ikut pilkada akibat konflik internal.
"Saya yakin pertemuan nanti (malam ini) akan mentok. Tidak ada solusi. Karena sejak awal KPU sudah salah posisi," kata mantan Anggota KPU I Gusti Putu Artha dalam diskusi di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).
Putu berpandangan, KPU sudah terlanjur membuat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3). Dua ayat itu, kata Putu, adalah formula politik yang akhirnya menjadi formula hukum.
Hal itu sebagai bentuk KPU terjebak atau ikut bermain dalam pusaran politik. Akibatnya, tidak akan ada kubu yang berhak mencalonkan ketika tidak ada kesepakatan perdamaian mutlak. Dalam Undang-udang, perdamaian itu harus dihasilkan melalui forum Musyawarah Nasional.
"(Pertemuan ini) saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Saya tahu persis teman-teman bertujuh (KPU) itu, akan terseret di urusan politik (lebih jauh lagi). Dia tidak akan mengubah ayat 2 dan 3 itu," tukas Putu.
Adapun bunyi Pasal 36 ayat 2 PKPU 9/2015 tersebut adalah "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik."
Kemudian, ayat (3) berbunyi, jika kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
"KPU sudah telat. Karena tidak ingin terseret. Kalau mengubah, berarti dia mengakui Agung Laksono dan dibunuh oleh kubu Aburizal Bakrie," pungkas Putu.
(REN)
MK Putuskan Hasil Konsultasi KPU dengan DPR Tak Mengikat
Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi pasal 9 UU No 10/2016 tentang Pilkada membuat hasil konsultasi antara KPU dengan DPR t…
KPU Kabupaten Jepara mengembalikan anggaran pelaksanaan Pilkada Jepara 2017 sebanyak Rp3 miliar.
KPU Batu Bara Ajukan Anggaran Pilkada 2018
Menjelang Pilkada Serentak 2018, KPU Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, mulai melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya membuat …
Hal itu penting dalam merespons penguatan kewenangan terhadap lembaga tersebut yang tertuang dalam draf RUU Pemilu yang akan disah…
"Prinsip KPU Melayani, pertama memastikan bahwa kita melayani pemilih yang berhak dapat terfasilitasi dengan baik,"
PR Berat Komisioner Baru KPU
Banyak pekerjaan rumah besar yang menuntut profesionalitas dan kualitas komisioner baru KPU untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu…
Metrotvnews.com, Jakarta: Arief Budiman terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 melalui rapa…
Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno internal tujuh komisioner KPU RI.
KPU Jamin akan Lebih Profesional dan Berintegritas
Komisioner KPU menjamin kenetralan penyelenggaraan Pilkada selama pelaksanaan Pilkada pada masa jabatan Komisoner KPU 2017-2022. K…
Ketua KPU harus bisa mengayomi, tenang, serta membuat penyelenggaraan pemilu lebih baik.
Sarapan pagi berperan dalam membangun perilaku dan performa anak yang lebih baik, terutama pada pela…
Masyarakat kota besar kini cenderung ingin praktis dan lebih memilih menyisihkan uang untuk kesehata…
Keberadaan wakil rakyat terutama dari PKS harus dirasakan oleh rakyat itu sendiri.
Dibutuhkan riset selama dua tahun untuk membuat film ini.
"Mas Arifin memilih lagu itu semata-mata karena populer pada masa itu."
“Kita lupa jika 75 persen wilayah Indonesia adalah laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” kata Luhu…
Masinton Pasaribu mengatakan, KPK tak pernah melaporkan secara rinci kegiatannya kepada DPR, khususnya komisi III.
Tak seperti aksi unjuk rasa biasanya, tak ada orasi. Selama hampir sejam, peserta aksi hanya berdiri diam.
Pansus Hak Angket KPK diminta menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Seharusnya tudingan korupsi Agus Rahardjo bisa dipersoalkan saat proses seleksi Ketua KPK.
Konsolidasi Soksi hanya dapat diselenggarakan dalam forum Munas atau Munaslub.
Presiden Joko Widodo ingin generasi milenial lebih mudah memahani sejarah bangsa.
KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.
