Grasi Terkendala UU, Nasib Antasari di Tangan Jokowi

Desi Angriani    •    Senin, 13 Jul 2015 21:12 WIB
antasari azhar
Grasi Terkendala UU, Nasib Antasari di Tangan Jokowi
Presiden Joko Widodo - ANT/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Antasari Azhar, terpidana 18 tahun penjara kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, memohon grasi kepada Presiden Joko Widodo. Namun grasi tersebut terkendala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.

Kini nasib Antasari berada di tangan Presiden Jokowi. Presiden selaku kepala negara bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kalau dalam konstitusi Presiden mempertimbangkan bahwa ada alasan kemanusiaan karena beliau sakit-sakitan. Tapi ya UU dan pertimbangan MA tidak dapat diterima. Ya biarlah Presiden yang memutuskan," ucap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Yasonna mengatakan, meski Presiden mempunyai hak konstitusional untuk memberikan grasi terhadap siapapun. Jangan sampai keputusannya menjadi momok di masa yang akan datang. Secara peribadi, Yasonna mengaku akan memberikan pertimbangan kemanusiaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen tersebut.

"Tetapi tentu Presiden sebagai kepala negara jangan melanggar UU. Ini dilemanya di sana. Saya jujur memberikan pertimbangan kemanusiaan meskipun saya beri catatan bahwa ini tidak sesuai dengan UU," ungkap dia.

Dijelaskannya, dalam UU tercatat pengajuan grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara, Antasari mengajukan grasi setelah tiga tahun ditetapkan sebagai terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

"Kan sudah melewati tenggat waktu, satu tahun kan menurut UU. Sementara Antasari sudah melewati 3 tahun dari yang seharusnya diajukan," beber dia.

Antasari bersama pengusaha, Sigid Haryo Wibisono dituding bersekongkol menghabisi nyawa Nasrudin, direktur PT Rajawali Putra Banjaran. Pembunuhan diduga dilatari asmara segitiga.

Antasari divonis 18 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 11 Februari 2010. Hakim Herry Swantoro memastikan, semua unsur sudah terpenuhi antara lain, unsur barang siapa, turut melakukan, dengan sengaja, direncanakan, dan hilangnya nyawa orang lain.

Pada 6 September 2011, Antasari mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tapi, PK ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat.


(REN)

KPK Periksa Istri Novanto Senin Depan

KPK Periksa Istri Novanto Senin Depan

2 hours Ago

Deisti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharj…

BERITA LAINNYA